![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalteng semakin membutuhkan perhatian serius. Dari 1.487 titik api (hotspot) yang terpantau di Pulau Kalimantan, sebanyak 767 titik berada di wilayah Kalteng. Tingginya jumlah titik api itu menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran yang dapat meluas.
DPRD Kalteng mendorong Pemprov Kalteng tidak hanya mengandalkan penanganan ketika api sudah muncul, tetapi juga memastikan dukungan anggaran untuk pencegahan dan mitigasi tersedia secara memadai. Hal ini menjadi penting karena karhutla dapat berkembang cepat, terlebih ketika kondisi cuaca mendukung penyebaran api.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, meminta kebutuhan penanggulangan bencana menjadi perhatian dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
Ia berharap anggaran yang disiapkan mampu memberikan ruang bagi pemerintah untuk bergerak cepat ketika terjadi peningkatan karhutla.
“Ini tentu sangat berbahaya dan perlu upaya-upaya serius. Kalteng sebagai penyumbang angka karhutla terbesar harus memiliki mitigasi bencana yang terencana, sistematis, dan terpadu,” tegas Freddy Ering belum lama ini.
Freddy mengingatkan dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Kebakaran yang menghasilkan asap pekat dapat mengganggu kualitas udara, kesehatan masyarakat, jarak pandang dan mobilitas warga. Gangguan juga berpotensi merembet pada aktivitas transportasi apabila kondisi asap semakin tebal.
Karena itu, kesiapan pemerintah harus dibangun sejak sebelum kondisi darurat terjadi. Pemantauan hotspot, penguatan koordinasi antarlembaga, kesiapan personel serta ketersediaan peralatan pemadaman menjadi bagian penting dalam mempercepat respons terhadap kebakaran.
Dalam konteks pembiayaan, Freddy mengakui dukungan pemerintah pusat masih sangat dibutuhkan. Bantuan sarana dan biaya operasional dapat memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi karhutla. Namun, Pemprov Kalteng tetap perlu menunjukkan kesiapan melalui alokasi anggaran daerah.
“Pemerintah daerah harus menunjukkan komitmen penuh dengan menyiapkan dukungan anggaran yang memadai sebagai langkah antisipasi sekaligus mempercepat penanganan ketika kebakaran terjadi,” ujarnya.
Perhatian terhadap anggaran karhutla turut masuk dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan 2026. DPRD dan Pemprov Kalteng memiliki ruang untuk memastikan program penanggulangan bencana tetap mendapatkan dukungan sesuai kebutuhan.
Freddy meminta pos Belanja Tidak Terduga (BTT) menjadi salah satu bagian yang diperhatikan. Begitu juga dengan alokasi anggaran bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas dalam penanggulangan bencana dan karhutla.
Ia berharap tidak terjadi pemangkasan signifikan terhadap anggaran yang berkaitan dengan penanganan bencana. Besaran alokasi diharapkan masih mendekati pagu APBD murni 2026 yang mencapai Rp70 miliar.
“Dalam pembahasan KUPA-PPAS 2026 ini, kami meminta agar besaran anggarannya diupayakan tidak jauh dari pagu anggaran murni 2026, yaitu sebesar Rp70 miliar,” ungkapnya.
Menurut Freddy, mempertahankan dukungan anggaran menjadi langkah penting untuk menjaga kesiapan pemerintah menghadapi kemungkinan peningkatan kebakaran. Kebutuhan penanganan di lapangan dapat berubah dengan cepat sehingga pemerintah membutuhkan fleksibilitas pembiayaan dalam kondisi darurat.
Selain anggaran, kesiapan operasional juga perlu menjadi perhatian. Peralatan pemadaman harus tersedia dan dapat digunakan, sementara personel serta unsur pendukung lainnya perlu memiliki pola koordinasi yang jelas. Respons yang cepat sangat diperlukan agar api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Upaya pencegahan juga perlu berjalan bersamaan. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat pemantauan kawasan rawan dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran lahan yang tidak terkendali.
DPRD berharap pembahasan APBD Perubahan 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang sejalan dengan kebutuhan penanggulangan karhutla. Dengan perencanaan yang matang, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menghadapi kondisi darurat tanpa terkendala persoalan pendanaan.
“Dengan demikian, proses penanggulangan bencana dan pemadaman api dapat berjalan dengan cepat dan maksimal,” tutupnya. (adv)
