![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tiba di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam kunjungan kerja untuk melihat secara langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta upaya penanganannya. Kedatangan Wapres menjadi perhatian pemerintah daerah karena persoalan karhutla tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kualitas udara dan aktivitas masyarakat.
“Kami menyambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Kalimantan Tengah untuk bersama-sama melihat kondisi karhutla serta penanganannya di lapangan,” kata Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, baru-baru ini.
Kedatangan Gibran di Palangka Raya disambut Agustiar Sabran bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di VIP Room Bandara Tjilik Riwut. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Wapres dijadwalkan meninjau SDN-2 Petuk Katimpun dan kawasan Nyaru Menteng sebagai bagian dari agenda untuk melihat kondisi masyarakat serta lingkungan yang terdampak karhutla.
“Karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah dan hingga awal September, titik panas, kejadian kebakaran, serta luasan lahan terbakar masih ditemukan di sejumlah kabupaten dan kota,” ujar Agustiar.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah terus meningkatkan penanganan melalui pengerahan personel dan peralatan ke lokasi yang mengalami kebakaran. Koordinasi dengan pemerintah pusat, aparat, relawan, serta berbagai unsur terkait juga dilakukan untuk mempercepat pemadaman dan mencegah meluasnya api, terutama pada kawasan yang memiliki potensi kebakaran tinggi.
“Pemerintah daerah terus melakukan pengerahan personel dan peralatan, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla,” tuturnya.
Selain ancaman terhadap lahan dan lingkungan, kebakaran yang terjadi juga menimbulkan asap yang berpengaruh terhadap kualitas udara. Di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah, kondisi udara sempat berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya sehingga penanganan karhutla menjadi semakin penting untuk melindungi masyarakat dari dampak asap.
“Kita menghadapi persoalan yang bukan hanya api dan lahan terbakar, tetapi juga dampak asap terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat,” kata Agustiar.
Pemprov Kalteng telah menetapkan status tanggap darurat karhutla dan mengerahkan berbagai unsur untuk melakukan penanganan di lapangan. Namun, upaya pemadaman masih menghadapi tantangan, terutama karena sejumlah titik kebakaran sulit dijangkau serta keterbatasan sumber air di kawasan yang jauh dari permukiman dan memiliki akses terbatas.
“Karena itu, kami membutuhkan tambahan dukungan pemerintah pusat, baik berupa helikopter untuk pemadaman dari udara, peralatan pemadaman, dukungan operasional, maupun pembangunan sumber air seperti sumur bor dan embung di kawasan rawan karhutla,” ungkap Agustiar.
Menurutnya, karakteristik wilayah Kalteng yang luas dengan kondisi geografis dan tingkat akses yang berbeda membuat penanganan karhutla membutuhkan dukungan lintas sektor. Kunjungan Wapres Gibran diharapkan dapat menjadi momentum untuk melihat langsung kebutuhan di lapangan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah selama masa tanggap darurat yang berlangsung hingga 29 September 2026.
“Sinergi dan kolaborasi seluruh unsur menjadi kunci dalam penanganan karhutla, sehingga masyarakat dan lingkungan Kalimantan Tengah dapat terlindungi dari dampak kebakaran dan kabut asap,” tandas Agustiar. (Red/Adv)
