![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemulihan ekonomi masyarakat pascakebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Pasalnya, kebakaran yang melanda sejumlah lahan perkebunan telah menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan sumber penghasilan, sehingga membutuhkan dukungan agar dapat kembali membangun usaha dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, mendorong Pemprov Kalteng mengambil langkah konkret untuk membantu masyarakat yang mengalami kerugian akibat kebakaran perkebunan.
Ia berharap pemulihan ekonomi warga tidak hanya menjadi perhatian dalam penanganan darurat, tetapi juga masuk dalam program pembangunan dan penganggaran pemerintah pada 2027.
Sudarsono mengungkapkan, kondisi perekonomian masyarakat Kalteng dalam empat bulan terakhir cukup sulit. Salah satu penyebabnya adalah kerugian yang dialami petani setelah kebun kelapa sawit dan karet mereka terbakar. Padahal, hasil perkebunan menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak keluarga di daerah.
Bahkan, terdapat masyarakat yang kehilangan kebun sawit seluas dua hingga tiga hektare. Kerusakan perkebunan ini tentu memberikan dampak besar karena petani tidak hanya kehilangan tanaman, tetapi juga sumber pendapatan yang selama ini menopang kehidupan sehari-hari.
“Banyak masyarakat kita yang memiliki kebun sawit dua sampai tiga hektare terbakar. Begitu juga kebun karet. Ini tentu membutuhkan waktu untuk menghidupkan kembali perekonomian mereka,” ujar Sudarsono, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, tantangan pemulihan semakin besar karena tanaman perkebunan membutuhkan waktu cukup panjang untuk kembali menghasilkan. Kelapa sawit relatif lebih cepat memasuki masa produktif, sedangkan tanaman karet membutuhkan waktu sekitar enam hingga tujuh tahun untuk pulih dan kembali memberikan hasil.
Rentang waktu pemulihan itu berpotensi membuat petani kehilangan pendapatan dalam jangka panjang. Jika tidak mendapatkan dukungan, masyarakat akan kesulitan membangun kembali perkebunan karena membutuhkan modal, bibit, tenaga, dan biaya perawatan hingga tanaman menghasilkan.
Karena itu, Sudarsono menekankan pentingnya kehadiran pemerintah melalui program bantuan yang dapat mendorong masyarakat kembali memiliki sumber penghidupan. Salah satu langkah yang didorong adalah pengadaan bibit tanaman perkebunan bagi petani terdampak melalui alokasi anggaran APBD 2027.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perkebunan agar segera melakukan pendataan terhadap masyarakat yang kebunnya terbakar. Pendataan ini diperlukan untuk mengetahui kondisi riil di lapangan, termasuk jumlah warga terdampak dan luas perkebunan yang mengalami kerusakan, sehingga pemerintah dapat menyusun program pemulihan secara lebih terarah.
“Saya sudah meminta agar masyarakat yang terdampak kebakaran kebun segera didata. Tahun 2027 perlu dipertimbangkan pengadaan bibit perkebunan untuk rakyat, sehingga masyarakat bisa kembali membangun kebunnya dan memulihkan perekonomian keluarga,” katanya.
Menurut Sudarsono, bantuan bibit dapat menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk meringankan beban petani sekaligus membuka kembali peluang ekonomi masyarakat. Dengan tersedianya bibit, warga memiliki kesempatan untuk menanam kembali lahan yang terbakar dan secara bertahap membangun usaha perkebunan yang sempat terhenti.
Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan bantuan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, terutama berkaitan dengan legalitas dan status lahan. Penyaluran bibit harus memperhatikan ketentuan pemanfaatan lahan dan diprioritaskan untuk perkebunan masyarakat yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL), bukan di kawasan hutan produksi.
Kepastian status lahan dan ketepatan pendataan menjadi faktor penting agar program bantuan berjalan sesuai aturan serta benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, anggaran pemerintah dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pemulihan perkebunan rakyat.
Sudarsono berharap pemerintah memasukkan pemulihan ekonomi petani terdampak karhutla sebagai salah satu perhatian dalam penyusunan APBD 2027.
Ia ingin masyarakat yang kehilangan kebun tidak dibiarkan menghadapi dampak ekonomi sendirian, melainkan memperoleh dukungan yang memungkinkan mereka kembali produktif.
“Kita berharap pemerintah menjadikan pemulihan perkebunan rakyat sebagai salah satu perhatian dalam penyusunan anggaran 2027, sehingga masyarakat terdampak dapat kembali produktif dan perekonomian daerah berangsur pulih,” tutupnya. (adv)
