![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Penataan kawasan permukiman tepian sungai yang sehat dan layak huni memerlukan dukungan data akurat mengenai kondisi lingkungan, termasuk ketersediaan fasilitas sanitasi. Hal tersebut menjadi perhatian Tim Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya (UPR) melalui Program Dosen Pendamping Pemberdayaan Masyarakat (PDPPM) Tahun 2026. Program yang dilaksanakan di kawasan RT 002 hingga RT 004/RW 002, Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, ini mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi kondisi sarana sanitasi di lingkungan tempat tinggal mereka. Pendekatan tersebut dilakukan agar informasi yang dihimpun dapat menggambarkan kebutuhan nyata masyarakat sekaligus menjadi landasan dalam merumuskan perencanaan lingkungan permukiman yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Ketua Program PDPPM Tim Fakultas Teknik UPR, Dr. Noor Hamidah, S.T., M.U.P., mengatakan bahwa pemetaan partisipatif menjadi salah satu upaya untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai fasilitas sanitasi di kawasan sasaran. Menurutnya, keberadaan data yang terukur dan sesuai dengan kondisi lapangan sangat diperlukan sebelum menentukan langkah penanganan maupun kebutuhan peningkatan infrastruktur lingkungan. Melalui kegiatan tersebut, tim berupaya mengidentifikasi lokasi, jumlah, kondisi fisik, hingga kemudahan akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang tersedia.
“Kami ingin memperoleh data dasar mengenai kondisi fasilitas sanitasi di kawasan tepian sungai. Informasi tersebut diperlukan untuk mengetahui kebutuhan perbaikan sarana sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun perencanaan permukiman yang lebih sehat,” jelas Noor Hamidah, baru-baru ini.
Program yang diinisiasi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPR tersebut juga memiliki keterkaitan dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan keenam mengenai ketersediaan air bersih dan sanitasi layak. Fokus kegiatan diarahkan pada penyediaan basis data fasilitas sanitasi yang selama ini belum terdokumentasi secara terstruktur dan terverifikasi bersama masyarakat. Kebutuhan tersebut dinilai penting mengingat kawasan permukiman tepian sungai memiliki karakteristik lingkungan tersendiri yang memerlukan perhatian dalam penataan infrastruktur dasar. Informasi mengenai kondisi toilet atau jamban, saluran pembuangan limbah, titik pembuangan sampah, serta akses air bersih menjadi bagian penting untuk mengenali persoalan lingkungan dan menentukan kebutuhan penanganan berdasarkan kondisi sebenarnya.
Dalam pelaksanaannya, keterlibatan masyarakat menjadi unsur utama yang membedakan pendekatan pemetaan ini dengan pendataan biasa. Warga, kader atau relawan lingkungan, serta perangkat kelurahan dilibatkan dalam proses pengumpulan informasi, pemeriksaan fasilitas, hingga pembahasan berbagai persoalan sanitasi yang ditemukan. Masyarakat juga memiliki kesempatan menyampaikan pengalaman dan pengetahuan mengenai kondisi wilayah tempat tinggalnya sehingga hasil pendataan tidak hanya bergantung pada pengamatan tim pelaksana. Noor Hamidah menilai, partisipasi tersebut diperlukan untuk membangun kesesuaian antara data teknis dan kebutuhan warga.
“Masyarakat memiliki pengetahuan langsung mengenai lingkungan tempat tinggalnya. Karena itu, keterlibatan mereka sangat penting agar informasi yang dihimpun benar-benar menggambarkan keadaan di lapangan dan hasil pemetaan dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Untuk memperoleh informasi yang komprehensif, tim menggunakan metode pengumpulan data kuantitatif dengan sejumlah indikator, di antaranya jumlah rumah, titik fasilitas sanitasi, kondisi toilet atau jamban, saluran pembuangan limbah, lokasi tempat sampah, serta ketersediaan akses air bersih. Proses pendataan dilakukan melalui observasi langsung, pengisian instrumen survei, dokumentasi foto, dan pencatatan koordinat setiap lokasi yang menjadi objek pemetaan. Seluruh informasi tersebut selanjutnya diolah menjadi peta fasilitas sanitasi yang dapat memberikan gambaran lebih terperinci mengenai kondisi kawasan. Hasil pencatatan juga direncanakan untuk diperiksa kembali melalui diskusi kelompok bersama masyarakat dan perangkat kelurahan guna memastikan bahwa informasi yang disusun sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Ketepatan dan kelengkapan informasi menjadi perhatian tim agar hasil pemetaan nantinya tidak sekadar menjadi dokumen pendataan administratif. Data yang dikumpulkan diharapkan mampu menjelaskan kondisi sarana sanitasi secara lebih mendalam, termasuk tingkat kelayakan, keberfungsian fasilitas, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan tersebut. Dengan demikian, kebutuhan perbaikan dapat dikenali berdasarkan kondisi masing-masing lokasi, bukan hanya berdasarkan perkiraan umum. Noor Hamidah menjelaskan bahwa penilaian terhadap fasilitas sanitasi perlu mempertimbangkan berbagai aspek agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat dipetakan secara tepat.
“Pendataan ini bukan hanya untuk mengetahui jumlah fasilitas yang tersedia, tetapi juga melihat kondisi dan fungsinya, akses masyarakat terhadap sarana sanitasi, serta bagian-bagian yang membutuhkan perhatian lebih lanjut,” paparnya.
Sebelum survei partisipatif dilaksanakan, tim terlebih dahulu mempersiapkan sejumlah tahapan pendukung, mulai dari penelusuran literatur mengenai sanitasi, koordinasi dengan mitra, hingga penyamaan pemahaman terkait tujuan dan mekanisme kegiatan. Persiapan tersebut juga mencakup rencana pelatihan singkat bagi enumerator dari kalangan warga agar proses pengumpulan data dapat dilakukan secara sistematis menggunakan instrumen yang telah disiapkan. Setelah itu, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan survei lapangan, identifikasi fasilitas sanitasi, penyusunan peta kerja, serta pembahasan hasil temuan. Tahapan tersebut dirancang untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bersama dalam memahami kondisi lingkungan sekaligus menentukan kebutuhan peningkatan kualitas sanitasi di kawasan permukiman sasaran.
Setelah proses pengumpulan dan pengolahan data, hasil pemetaan direncanakan menjadi bahan pembahasan bersama melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan masyarakat dan pemerintah kelurahan. Forum tersebut akan digunakan untuk mencermati berbagai persoalan yang teridentifikasi, menyamakan pemahaman mengenai kebutuhan lingkungan, serta menyusun urutan prioritas penanganan. Dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan kondisi kawasan, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan memiliki dasar informasi yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Noor Hamidah menyampaikan bahwa hasil pemetaan perlu dibahas secara terbuka agar dapat menjadi acuan bersama dalam merumuskan langkah lanjutan.
“Kami ingin berbagai temuan di lapangan dapat dikaji bersama masyarakat dan pemerintah kelurahan melalui FGD. Dari pembahasan tersebut, diharapkan tersusun prioritas dan rekomendasi penanganan yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan warga,” tuturnya.
Selain kegiatan pemetaan, program PDPPM Fakultas Teknik UPR juga mencakup edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Materi edukasi diarahkan pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, mengelola limbah rumah tangga, menggunakan fasilitas sanitasi yang layak, serta memperhatikan ketersediaan air bersih. Kegiatan tersebut menjadi pelengkap proses pendataan karena peningkatan kualitas sanitasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan. Adapun luaran program yang ditargetkan meliputi publikasi media massa, video dokumentasi kegiatan, pengajuan hak cipta, dan artikel ilmiah untuk jurnal. Tim juga menargetkan penyusunan buku panduan pemantauan sanitasi berbasis partisipasi masyarakat, publikasi pada jurnal nasional, serta peta tematik fasilitas sanitasi sebagai produk pendukung kegiatan pengabdian.
Melalui seluruh rangkaian kegiatan tersebut, Tim Fakultas Teknik UPR berharap tersedianya informasi sanitasi yang lebih terstruktur dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kelurahan Pahandut Seberang. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah kelurahan, dan warga juga diharapkan semakin kuat, terutama dalam mengenali persoalan lingkungan dan menyusun kebutuhan penanganan secara bersama-sama. Noor Hamidah menegaskan bahwa pemetaan merupakan tahap awal untuk membangun perencanaan yang lebih terarah dengan mengutamakan kondisi nyata di lapangan.
“Harapan kami, kegiatan ini menghasilkan data dasar sanitasi yang bermanfaat, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta memperkuat kerja sama dalam merencanakan lingkungan permukiman yang lebih sehat. Dengan adanya data tersebut, rekomendasi penanganan nantinya diharapkan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan warga,” pungkasnya.
Sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat tersebut, Tim PDPPM Fakultas Teknik UPR juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Rektor Universitas Palangka Raya, Prof. Bhayu Rhama, S.T., M.B.A., Ph.D., melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPR atas dukungan dan pemberian hibah pengabdian melalui Program Dosen Pendamping Pemberdayaan Masyarakat (PDPPM) Tahun 2026 kepada Tim Fakultas Teknik UPR. Dukungan tersebut diharapkan semakin memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam mendampingi masyarakat serta menghadirkan solusi berbasis keilmuan bagi peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
Melalui pendekatan berbasis data dan partisipasi masyarakat, program ini diharapkan menjadi landasan penting bagi upaya peningkatan kualitas sanitasi dan penataan permukiman tepian sungai yang lebih sehat, layak, serta berkelanjutan di Kelurahan Pahandut Seberang. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah kelurahan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan perencanaan lingkungan dapat disusun berdasarkan kebutuhan nyata serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi warga. (RED/Adv)
