![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng terus mendorong peningkatan keterbukaan informasi publik melalui penguatan sistem pengelolaan data, pengembangan layanan pengaduan, hingga pemerataan akses internet. Komitmen ini disampaikan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo saat mengikuti Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam presentasi itu, Edy memaparkan sejumlah inovasi dan kebijakan yang telah dijalankan Pemprov Kalteng untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keterbukaan informasi menjadi salah satu aspek penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan Kalteng Satu Data sebagai sistem integrasi informasi dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Melalui sistem ini, data pemerintahan dihimpun dan dikelola secara terpadu sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai informasi melalui jaringan internet.
Setiap OPD memiliki admin yang bertugas mengelola data sesuai bidang masing-masing. Mekanisme ini diharapkan mampu meningkatkan keteraturan pengelolaan informasi, mempermudah penyediaan data, serta mendukung kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang akurat dan mudah dijangkau.
“Pemprov Kalteng terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Salah satunya melalui Kalteng Satu Data yang menghimpun seluruh data dari OPD. Masing-masing OPD memiliki admin yang bertugas mengelola data sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai informasi tersebut melalui internet,” jelas Edy.
Selain menyediakan informasi secara digital, Pemprov Kalteng juga memperkuat komunikasi dengan masyarakat melalui kanal Lapor Gub. Layanan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, keluhan, hingga kritik terkait pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan pemerintah.
Kehadiran kanal pengaduan itu diharapkan dapat mempercepat penyampaian persoalan yang terjadi di tengah masyarakat kepada pemerintah. Setiap laporan yang diterima akan dikoordinasikan dengan dinas atau perangkat daerah terkait agar dapat ditangani sesuai kewenangan dan bidang permasalahannya.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi dan layanan, tetapi juga memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Masukan yang disampaikan melalui Lapor Gub dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Lapor Gub menjadi sarana masyarakat untuk menyampaikan masukan, keluhan, dan kritik terkait pembangunan Kalteng. Setiap laporan akan dikoordinasikan dengan dinas terkait sesuai bidang permasalahannya,” ungkap Edy.
Upaya memperluas keterbukaan informasi juga didukung melalui penyediaan infrastruktur jaringan internet. Mengingat masih terdapat sejumlah wilayah pedalaman yang menghadapi keterbatasan konektivitas atau blank spot, Pemprov Kalteng telah menyediakan 1.783 perangkat Starlink untuk membantu memperluas jangkauan akses internet.
Penyediaan perangkat ini menjadi langkah penting dalam mengurangi kesenjangan akses informasi antara masyarakat di kawasan perkotaan dan pedalaman. Dengan dukungan jaringan internet, masyarakat di wilayah yang sebelumnya sulit terjangkau diharapkan dapat memperoleh informasi pemerintahan serta mengakses berbagai layanan berbasis digital.
Dalam kesempatan itu, Edy turut memaparkan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang menjadi bagian dari upaya Pemprov Kalteng dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Program ini mencakup sejumlah bidang, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta bantuan sosial.
Program KHBS diharapkan dapat memberikan dukungan bagi masyarakat melalui fasilitas dan bantuan di berbagai sektor. Informasi mengenai program ini juga perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui manfaat serta bentuk dukungan yang tersedia.
Edy menegaskan harapannya agar berbagai inovasi dan kebijakan yang telah dijalankan dapat semakin memperkuat keterbukaan informasi publik di Kalteng. Masyarakat diharapkan memiliki kemudahan dalam memperoleh informasi, memahami program pemerintah, serta mengikuti perkembangan pembangunan daerah.
Penguatan keterbukaan informasi melalui digitalisasi, pemerataan jaringan internet, dan penyediaan saluran pengaduan menjadi bagian dari komitmen Pemprov Kalteng untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel. Dengan keterlibatan masyarakat yang semakin luas, pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih terbuka dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (adv)
