![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng menekankan pentingnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 secara cermat dan terukur, seiring dinamika global dan tantangan fiskal yang dihadapi daerah.
Perencanaan yang adaptif dinilai menjadi kunci agar program pembangunan tetap berjalan efektif dan selaras dengan arah kebijakan nasional.
Hal tersebut disampaikan Plt Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S Ampung, saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah RKPD Tahun 2027 dan Rakortekrenbang Tahun 2026 di Aula Bapperida Kalteng, Senin (2/3/2026).
Leonard menyatakan, RKPD 2027 harus disusun secara rasional dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta dinamika transfer ke daerah.
Menurutnya, target pembangunan harus realistis dan berbasis data agar tidak terjadi ketimpangan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
“Perencanaan harus adaptif terhadap perubahan kebijakan dan kondisi ekonomi. Target yang ditetapkan harus terukur dan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, penyusunan RKPD tetap mengacu pada RPJMD, namun perlu dilengkapi dengan langkah mitigasi risiko.
Pengalaman perbedaan antara proyeksi ekonomi dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi evaluasi penting dalam menyusun perencanaan ke depan.
Selain itu, harmonisasi dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) disebut menjadi bagian penting untuk menjaga mutu layanan publik.
Leonard juga mengingatkan agar sinkronisasi antara Pemprov dan kabupaten/kota diperkuat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
Tema RKP Nasional Tahun 2027 mengusung “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”.
Sejalan dengan itu, RKPD Kalteng Tahun 2027 difokuskan pada peningkatan skala aktivitas ekonomi daerah dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Berdasarkan capaian makro Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kalteng tercatat 4,8 persen, tingkat kemiskinan 4,95 persen, Indeks Pembangunan Manusia 74,86, dan tingkat pengangguran terbuka 3,44 persen.
Sementara dalam proyeksi RKPD 2027, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,4 persen, kemiskinan 4,5 persen, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 78, serta pengangguran terbuka 3,3 persen.
Di sisi lain, proses validasi usulan aspirasi dan pokok pikiran melalui SIPD masih berlangsung. Hingga saat ini, tercatat 1.322 usulan aspirasi dan 807 usulan pokok pikiran telah dibahas dan diverifikasi secara teknis.
Leonard mengajak seluruh peserta forum untuk aktif memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2027, agar arah pembangunan Kalteng semakin terarah dan berkelanjutan.
“Kita harus memastikan setiap tahapan perencanaan berjalan transparan, partisipatif, dan akuntabel demi kemajuan Kalteng,” tutupnya. (red/adv)
