KUALA KURUN – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh (FDA), melaksanakan kegiatan reses perseorangan pada masa persidangan II Tahun Sidang 2026 di Kelurahan Tumbang Telaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, belum lama ini.
Kegiatan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan fasilitas kelembagaan adat, sarana lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah tokoh masyarakat dan warga menyampaikan berbagai usulan secara langsung kepada Faridawaty. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Salah satu usulan datang dari Damang Adat yang baru terpilih. Ia menyampaikan perlunya dukungan fasilitas bagi kelembagaan adat agar dapat menjalankan fungsi secara maksimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
“Selama ini operasional lembaga adat masih dilakukan secara swadaya. Padahal perannya sangat penting dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat. Kantor adat memang sudah tersedia dan lokasinya dekat dengan kantor lurah, tetapi pemanfaatannya belum optimal karena masih kekurangan sarana dan prasarana seperti komputer, printer, dan perlengkapan pendukung lainnya,” ujarnya baru-baru ini.
Aspirasi lain disampaikan Ketua RT 01 Tumbang Telaken yang menceritakan musibah kebakaran yang pernah terjadi di wilayah tersebut.
Ia berharap adanya perhatian terhadap sarana penerangan jalan untuk meningkatkan keamanan lingkungan.
“Pada tahun 2024 ada empat rumah warga yang mengalami musibah kebakaran. Kami juga mengusulkan adanya penerangan jalan umum di wilayah Tumbang Telaken agar lingkungan lebih terang dan aman bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, usulan pemberdayaan masyarakat juga disampaikan oleh salah seorang warga bernama Irum atau yang akrab disapa Indu Lia.
Ia berharap adanya bantuan yang dapat mendukung kegiatan ekonomi kelompok perempuan di wilayah tersebut.
“Kami mengusulkan pengadaan bibit ikan untuk kegiatan budidaya serta bantuan alat pembuatan kue seperti oven, kompor, dan mixer agar ibu-ibu di Tumbang Telaken bisa lebih berdaya dan memiliki peluang usaha,” ungkapnya.
Perwakilan masyarakat Tumbang Telaken lainnya juga menyampaikan aspirasi terkait fasilitas pendidikan di daerah tersebut.
Mereka mengusulkan pembangunan pagar serta fasilitas sanitasi di Taman Kanak-kanak Dharma Wanita, sekaligus menyoroti kekurangan tenaga pengajar.
“Kami berharap adanya pembangunan pagar untuk TK Dharma Wanita sebagai pengamanan bagi anak-anak. Selain itu, kami juga membutuhkan pembangunan WC serta tambahan tenaga pendidik karena saat ini jumlah guru masih terbatas,” ujarnya.
Dukungan terhadap penguatan kelembagaan adat juga disampaikan oleh warga bernama Pepeng.
Ia menilai keberadaan Damang Adat memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan menyelesaikan persoalan masyarakat secara adat.
“Kami sangat mendukung adanya realisasi perlengkapan kantor Damang Adat. Dengan adanya fasilitas tersebut, tentu akan memudahkan pekerjaan damang dalam melayani masyarakat,” katanya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Faridawaty Darland Atjeh menyampaikan bahwa kegiatan reses merupakan kesempatan bagi anggota dewan untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya. .
Ia menegaskan setiap aspirasi yang disampaikan akan menjadi catatan penting untuk diperjuangkan melalui mekanisme yang ada.
Selain menampung usulan warga, Faridawaty juga berencana memberikan sejumlah bantuan secara pribadi kepada masyarakat Tumbang Telaken yang rencananya akan direalisasikan pada Mei 2026. Bantuan tersebut akan diserahkan kepada Kepala Damang, Lurah, serta perwakilan kelompok masyarakat setempat.
Adapun bantuan yang direncanakan meliputi satu unit laptop dan printer untuk Kantor Damang Adat, satu unit printer dan dispenser untuk kantor kelurahan, serta bantuan oven, kompor, dan bibit ikan bagi perkumpulan ibu-ibu di Tumbang Telaken.
Kegiatan reses tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat guna memastikan berbagai kebutuhan di tingkat desa maupun kelurahan dapat terakomodasi dalam program pembangunan daerah. (Red/Adv)
