![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng menyoroti masih lambannya pelayanan bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan di sejumlah rumah sakit.
Keluhan masyarakat terkait antrean panjang, jadwal kontrol yang memakan waktu hingga berminggu-minggu, serta kendala administrasi dinilai perlu segera mendapat perhatian serius.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Amonius Tuyum mengatakan, pihaknya menerima berbagai laporan dari masyarakat mengenai pelayanan BPJS yang dinilai belum maksimal.
Kondisi tersebut menurutnya menjadi perhatian DPRD karena menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak.
“Memang ada masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait pelayanan BPJS ini. Ada yang dari cek kontrol pertama ke kontrol kedua harus menunggu sampai dua minggu. Itu yang kemudian menjadi perhatian kami di Komisi III,” ujarnya, belum lama ini.
Ia menjelaskan, keterlambatan pelayanan kemungkinan dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari padatnya jumlah pasien hingga proses administrasi yang masih cukup panjang.
Selain itu, persoalan teknis di rumah sakit juga disebut turut memengaruhi kecepatan pelayanan kepada peserta BPJS.
Menurut Amonius, masyarakat seharusnya tidak dibebani dengan proses yang berlarut-larut, terlebih bagi pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan secara rutin.
Karena itu, DPRD Kalteng mendorong adanya evaluasi terhadap sistem pelayanan agar lebih efektif dan memudahkan masyarakat.
Sebagai langkah awal, Komisi III DPRD Kalteng telah melakukan pembahasan bersama pihak terkait untuk menggali penyebab utama persoalan tersebut.
Pada hari yang sama, Ketua Komisi III bersama anggota juga menghadiri rapat bersama bagian Kesra terkait pelayanan BPJS di Kalteng.
Dalam agenda tersebut, pihak BPJS dijadwalkan menyampaikan pemaparan mengenai program pelayanan serta upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi peserta BPJS ke depan.
“Nah kebetulan hari ini juga ada pembahasan bersama Kesra terkait BPJS. Ketua Komisi bersama anggota Komisi III hadir untuk mendengarkan langsung pemaparan dari pihak BPJS mengenai program-program mereka ke depan,” katanya.
Selain masalah jadwal kontrol, DPRD Kalteng juga menemukan adanya kendala administrasi seperti data peserta yang tidak sesuai dengan domisili atau persyaratan lain yang membuat pelayanan menjadi terhambat.
Menurutnya, persoalan administrasi harus dapat disederhanakan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan.
Amonius berharap adanya komitmen bersama dari BPJS, rumah sakit, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Ia menegaskan, pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat yang sakit justru semakin kesulitan hanya karena pelayanan yang lambat atau administrasi yang rumit. Harapan kami pelayanan BPJS bisa semakin baik dan benar-benar membantu masyarakat,” pungkasnya. (adv)
