DPRD Kalteng Dorong Evaluasi Menyeluruh Distribusi BBM, Pastikan Program Satu Harga Berjalan Efektif

PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) di berbagai daerah guna memastikan program BBM satu harga dapat berjalan efektif dan dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, menilai masih adanya perbedaan harga BBM antara wilayah perkotaan dan kawasan pinggiran menjadi indikator bahwa distribusi energi belum sepenuhnya optimal.

Padahal, akses terhadap BBM yang terjangkau merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari maupun kegiatan ekonomi.

Menurut Bambang, sejumlah wilayah yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Kota Palangka Raya masih menghadapi persoalan harga BBM yang lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Sebangau, yang dinilai masih mengalami kendala dalam memperoleh BBM dengan harga sesuai ketentuan.

“Program Pertamina kan satu harga di seluruh Indonesia. Jadi seharusnya infrastruktur distribusinya juga siap untuk mengakomodasi daerah-daerah tersebut,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan program BBM satu harga tidak hanya ditentukan oleh kebijakan penetapan harga, tetapi juga harus didukung oleh jaringan distribusi yang mampu menjangkau seluruh wilayah secara adil dan berkelanjutan.

Jika distribusi tidak berjalan baik, maka tujuan pemerataan akses energi akan sulit tercapai.

Bambang juga menyoroti dampak yang dapat timbul akibat ketimpangan harga BBM. Selain meningkatkan biaya transportasi masyarakat, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi harga barang dan jasa di daerah yang akses distribusinya masih terbatas.

Dalam jangka panjang, hal itu dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Karena itu, Komisi II DPRD Kalteng berencana melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan distribusi BBM.

Evaluasi akan difokuskan pada aspek logistik, ketersediaan kuota, efektivitas jalur distribusi, serta pengawasan terhadap penyaluran BBM di lapangan.

DPRD juga akan menyusun sejumlah rekomendasi sebagai bahan masukan bagi Pertamina dan Pemprov dalam memperkuat sistem distribusi energi.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjamin ketersediaan BBM, khususnya Pertalite, sehingga kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kalteng dapat terpenuhi secara merata.

Bambang menegaskan bahwa akses terhadap BBM dengan harga yang sesuai merupakan hak masyarakat yang harus dijaga.

Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, Pertamina, dan pemangku kepentingan lainnya agar distribusi BBM dapat berlangsung lebih efektif dan tepat sasaran.

“Yang perlu didorong adalah komitmen Pertamina terkait ketersediaan kuota, terutama Pertalite. Komisi II nanti akan memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait hal tersebut,” pungkasnya. (adv)

Jumlah Pengunjung 15