![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dalam mempercepat elektronifikasi transaksi daerah melalui peluncuran Program BADARIS (Bayar dengan QRIS Pajak dan Retribusi Daerah) serta pengembangan sistem pembayaran digital di sektor pariwisata. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi digital yang inklusif, transparan, dan modern di wilayah tersebut.
Program BADARIS diresmikan langsung oleh Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong, di Kawasan Wisata Air Terjun Batu Mahasur, Kuala Kurun. Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Satria Febrino, sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Satria Febrino mengatakan, peluncuran BADARIS merupakan langkah strategis untuk memperluas penggunaan sistem pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
“Peluncuran BADARIS menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas penggunaan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah,” kata Satria Febrino, Jumat (12/06/2026).
Menurutnya, program tersebut dijalankan melalui fasilitas QRIS yang disediakan Bank Kalteng selaku Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Gunung Mas. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran berbagai kewajiban daerah secara lebih cepat, aman, dan efisien.
Ia menjelaskan, penerapan sistem pembayaran digital tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui sistem yang terintegrasi, seluruh transaksi dapat dipantau dengan lebih baik sehingga memperkuat tata kelola penerimaan daerah.
“Program BADARIS dirancang untuk memperkuat digitalisasi transaksi pemerintah daerah sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.”
“Seluruh transaksi yang dilakukan melalui QRIS akan tercatat secara otomatis dan terintegrasi sehingga memudahkan proses pemantauan serta pelaporan keuangan,” jelasnya.
Selain mendorong digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas bersama Bank Indonesia juga memperluas implementasi elektronifikasi pada sektor pariwisata. Langkah tersebut dilakukan mengingat sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Elektronifikasi di Sektor Pariwisata Kabupaten Gunung Mas yang digelar pada 9 Juni 2026. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong dan didampingi Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P. Umbing dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.
Dalam forum tersebut, sejumlah strategi percepatan digitalisasi destinasi wisata dibahas secara komprehensif. Fokus utama diarahkan pada penguatan ekosistem pembayaran QRIS di kawasan wisata, peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata, serta pengembangan berbagai layanan digital yang dapat menunjang kenyamanan wisatawan selama berkunjung ke Kabupaten Gunung Mas.
Penerapan transaksi digital di sektor pariwisata dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata daerah. Selain memberikan kemudahan bertransaksi bagi wisatawan, sistem pembayaran non-tunai juga mampu mendorong efisiensi layanan dan memperluas akses pelaku usaha terhadap ekosistem ekonomi digital.
Melalui sinergi yang terus diperkuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah serta digitalisasi sektor pariwisata diharapkan mampu mendukung tata kelola keuangan yang semakin modern, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Digitalisasi menjadi fondasi penting dalam menghadirkan layanan yang lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi guna mempercepat kemajuan ekonomi daerah. (Red)
