Bangun Kalteng dari Desa, Gubernur Tekankan Akuntabilitas dan Kolaborasi Pemerintahan

PALANGKA RAYA – Komitmen memperkuat pemerintahan desa dan kelurahan terus menjadi perhatian Pemprov Kalteng. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), digelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng Tahun 2026 di Gedung Serbaguna GOR Indoor Palangka Raya, Kamis (6/8/2026) malam.

Rapat koordinasi mengusung tema “Penguatan Peran dan Akuntabilitas Kepala Desa/Lurah se-Kalteng dalam Mewujudkan Desa Tangguh, Aman, Sejahtera untuk Mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta Kartu Huma Betang Sejahtera.” Kegiatan ini menjadi momentum menyatukan langkah pemerintah pusat, daerah, hingga pemerintah desa dan kelurahan dalam memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pembangunan yang merata.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan, pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui sinergi seluruh tingkatan pemerintahan. Desa dan kelurahan memiliki posisi strategis karena menjadi garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah desa dan kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, saya mengajak seluruh kepala desa dan lurah di Kalteng untuk terus memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program dan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Agustiar.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap perangkat pemerintahan didorong menjaga transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat pengelolaan anggaran secara bertanggung jawab.

Agustiar menambahkan, pembangunan dari desa menjadi strategi penting untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pemerataan pembangunan hingga ke pelosok diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing daerah.

Dalam arahannya, Gubernur mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus diterapkan secara tepat tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Belanja pemerintah harus difokuskan pada program prioritas yang memberi dampak langsung bagi masyarakat, disertai perencanaan yang efektif, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pun menjadi perhatian. Seluruh bupati dan wali kota diminta segera menyelesaikan proses revisi agar pembangunan berjalan sesuai rencana, memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat adat, serta mendukung iklim investasi yang kondusif di Kalteng.

Menghadapi musim kemarau, Agustiar menginstruksikan seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan data hingga 3 Agustus 2026, luas lahan yang terbakar telah melampaui 3.000 hektare dengan 4.645 titik panas. Status Siaga Darurat Karhutla diberlakukan sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.

Ia meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran untuk penanggulangan karhutla. Kepala desa dan lurah diharapkan aktif mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa dalam mendukung program Desa Tangguh Bencana (Destana).

Selain fokus pada pencegahan karhutla, pemerintah desa dan kelurahan diajak memperkuat upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba melalui edukasi dan pencegahan di lingkungan masyarakat. Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pun menjadi perhatian agar berbagai program bantuan, termasuk Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.

Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden menyampaikan bahwa rapat koordinasi menjadi wadah memperkuat komunikasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

“Rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di Kalteng,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berbagai materi strategis disampaikan kepada peserta, meliputi pencegahan karhutla, pemberantasan narkoba, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, tata kelola pertanahan, pemutakhiran data sosial ekonomi, hingga penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Materi diberikan oleh narasumber dari TNI, Polri, Kejaksaan, BPS, BNN, BPN, dan BIN.

Pembangunan desa dan kelurahan di Kalteng terus mengedepankan filosofi Huma Betang dan budaya Belom Bahadat sebagai landasan memperkuat persatuan di tengah keberagaman.

Sejalan dengan itu, Pemprov terus mendorong pengembangan ekonomi hijau, ekonomi biru, hilirisasi, peningkatan literasi digital, pemberdayaan UMKM, serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga tingkat desa.

Melalui rapat koordinasi ini, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemerintah desa diharapkan semakin solid sehingga pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta pembangunan di Kalteng dapat berlangsung lebih efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. (adv)

Jumlah Pengunjung 19