DPRD KALIMANTAN TENGAHHEADLINEPEMKOT PALANGKA RAYAPEMPROV KALIMANTAN TENGAH

FDA Serap Aspirasi Warga Menteng XII, dari Infrastruktur hingga Pemberdayaan Perempuan 

10
×

FDA Serap Aspirasi Warga Menteng XII, dari Infrastruktur hingga Pemberdayaan Perempuan 

Sebarkan artikel ini
FOTO Ist.: Ketua DPW Partai NasDem Kalteng Faridawaty Darland Atjeh berdialog bersama warga saat reses di Menteng XII, Kota Palangka Raya, Rabu (26/8/2026).

PALANGKARAYA – Beragam kebutuhan masyarakat menjadi aspirasi warga Menteng XII, Kota Palangka Raya, saat mengikuti reses perseorangan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Ketua DPW Partai NasDem Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh (FDA), di RT 06/RW 08, Rabu (26/8/2026).

Aspirasi yang disampaikan warga tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyentuh persoalan pengelolaan sampah, keamanan lingkungan, pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, bantuan sosial, hingga pemberdayaan perempuan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua RT 06/RW 08, Dedy Indarto, menyampaikan kebutuhan perbaikan dan pengerasan jalan dari Blok H sampai Kampung Rahayu. Menurutnya, ruas jalan tersebut sudah sekitar empat tahun belum dilakukan pengaspalan sehingga membutuhkan perhatian untuk mendukung aktivitas masyarakat.

Selain jalan, Dedy menyampaikan kebutuhan pembangunan drainase dari Jalan Embang 1 sampai Jalan Embang 7. Ia mengatakan kawasan Menteng XII termasuk daerah yang rawan banjir sehingga masyarakat selama ini melakukan swadaya untuk menyewa excavator guna membersihkan parit.

“Menteng XII ini rawan banjir sehingga masyarakat perlu melakukan pembersihan parit secara berkala. Kami bahkan melakukan swadaya untuk menyewa excavator sekitar tiga tahun sekali agar saluran air tetap terjaga,” kata Dedy, Rabu (26/8/2026).

Dedy juga menyampaikan persoalan pembangunan drainase yang berkaitan dengan pengembang. Menurutnya, warga kerap berbenturan dengan developer karena terdapat pengembang yang dinilai kurang memperhatikan kondisi lingkungan, termasuk dalam pembangunan drainase.

“Drainase yang seharusnya dua meter ada yang dibuat hanya sekitar setengah meter. Dulu pengurusan IMB melalui RT dan menjadi kewajiban untuk membuat drainase, tetapi di Jalan Embang 4 ada pengembang yang tidak memenuhi janji tersebut,” ujarnya.

Kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi aspirasi warga. Dedy mengatakan masyarakat selama ini melakukan swadaya untuk menyediakan penerangan di Jalan Utama Menteng XII hingga sekitar pos kamling. Untuk satu titik penerangan yang terdiri atas tiang dan lampu, biaya yang dikeluarkan masyarakat mencapai sekitar Rp3 juta sampai Rp3,5 juta.

Warga lainnya, Daru, menyampaikan persoalan pengelolaan dan pengangkutan sampah ke Griya Sanur yang dinilai belum berjalan efektif. Kondisi tersebut menyebabkan sampah menumpuk dan menimbulkan bau yang mengganggu masyarakat.

Daru juga mengusulkan adanya petugas jaga malam mulai pukul 21.00 hingga 05.00 WIB. Usulan tersebut berkaitan dengan adanya jalan setapak yang menjadi akses tembus menuju G. Obos VI sehingga dapat digunakan untuk melintas ke kawasan Menteng XII.

Dari sektor pelayanan kesehatan, Ninang, aparatur sipil negara di RS Doris Sylvanus, menyampaikan persoalan pelayanan bagi masyarakat penerima Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia mengatakan terdapat kasus warga yang sakit dan masuk rumah sakit diminta surat keterangan tidak mampu dari RT.

Baca Juga  Kurikulum Pendidikan Harus Relevan dengan Kebutuhan Dunia Industri 

Namun, dalam kondisi tertentu, RT tidak dapat memberikan surat keterangan tersebut karena warga yang bersangkutan belum terdata sebagai warga miskin. Persoalan pendataan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan dapat memperoleh akses sesuai ketentuan.

Aspirasi lain datang dari Leo, warga Rahayu II, yang menyampaikan kebutuhan perbaikan jalan, pembuatan drainase, PJU, antrean BBM, serta krisis listrik. Sementara itu, Gajali Rahman, warga Blok H Menteng, meminta agar pengurusan IMB oleh developer dapat melibatkan RT sebagai pihak yang memfasilitasi proses tersebut sebelum diteruskan kepada pemerintah.

Di sisi pemberdayaan masyarakat, Ibu RT 06/RW 08 meminta adanya kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi kaum ibu. Kegiatan yang diusulkan antara lain menganyam, membuat baku adat, membuat gelang, menjahit, serta pelatihan kerajinan dan UMKM.

“Kami berharap ada kegiatan untuk ibu-ibu agar lebih berdaya, seperti pelatihan menganyam, membuat baku adat, membuat gelang, menjahit, serta pelatihan kerajinan dan UMKM. Kalau ada bantuan seperti bansos atau sembako murah, kami juga berharap warga Menteng XII, khususnya RT 06/RW 08, dapat menjadi penerima manfaat,” katanya.

Pondan, warga Jalan Embang 1, menilai RT 06/RW 08 memiliki kekompakan yang kuat dalam kegiatan gotong royong dan kegiatan sosial. Karena itu, menurutnya, kekompakan masyarakat tersebut perlu ditunjang fasilitas sarana dan prasarana jalan serta drainase agar lingkungan semakin nyaman.

Sukiyatno, warga Jalan Tilung, juga menyampaikan kebutuhan peningkatan jalan dan pembangunan drainase. Ia mengatakan kawasan Menteng XII hingga Menteng 22 berpotensi mengalami banjir ketika musim hujan.

Sementara itu, Rendy Pratama, warga Jalan Menteng, menyoroti pelayanan BPJS dan SKTM Kota Palangka Raya yang telah memiliki aplikasi SiDoi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ia menilai layanan konter pengurusan atau pendaftaran KTP melalui aplikasi tersebut sudah efektif, tetapi antrean pada konter pelayanan dapat mencapai lebih dari satu minggu.

Rendy mempertanyakan apakah antrean tersebut terjadi karena banyaknya pendaftar atau disebabkan sistem pelayanan. Ia juga menyampaikan persoalan akses jalan yang buruk di kawasan G. Obos dan sekitarnya karena pada musim kemarau wilayah tersebut sering terjadi kebakaran, sementara kondisi jalan dapat menyulitkan kendaraan pemadam kebakaran untuk masuk.

Baca Juga  Musrenbang Kecamatan Sebangau Fokuskan Pemerataan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPW Partai NasDem Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh, mengatakan reses menjadi ruang penting untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat secara langsung. Menurutnya, persoalan yang disampaikan warga menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat mencakup berbagai sektor yang saling berkaitan.

“Reses menjadi kesempatan untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan warga tidak hanya berkaitan dengan jalan dan drainase, tetapi juga pelayanan publik, lingkungan, keamanan, pemberdayaan perempuan, bantuan sosial, serta kebutuhan masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat,” kata Faridawaty, Rabu (26/8/2026).

Ia mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan untuk diperjuangkan sesuai mekanisme dan kewenangan sebagai wakil rakyat. Faridawaty menilai kebutuhan masyarakat perlu dilihat secara menyeluruh agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga memperhatikan penguatan kapasitas dan kesejahteraan warga.

“Pembangunan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Infrastruktur memang penting, tetapi pemberdayaan warga, pelayanan publik, lingkungan yang sehat, serta akses terhadap bantuan dan kegiatan ekonomi juga menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat yang harus diperhatikan,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, FDA juga memberikan bantuan pribadi sebesar Rp5 juta untuk kas RT 06/RW 08. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan tanah urug, kebersihan drainase, kegiatan ibu-ibu warga, serta kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan masyarakat yang selama ini mengandalkan semangat gotong royong. Di sisi lain, beragam aspirasi yang disampaikan warga menjadi gambaran kebutuhan lingkungan Menteng XII, mulai dari pembenahan infrastruktur hingga peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Reses FDA di Menteng XII memperlihatkan bahwa kebutuhan warga tidak berdiri sendiri. Perbaikan jalan dan drainase berkaitan dengan kenyamanan serta keselamatan, pengelolaan sampah berkaitan dengan lingkungan, keamanan berkaitan dengan aktivitas warga, sedangkan pemberdayaan perempuan dan UMKM berkaitan dengan upaya meningkatkan kemandirian masyarakat.

Seluruh aspirasi tersebut menjadi bagian dari kebutuhan warga yang diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan Prioritas pembangunan. (Red/ADV)

Facebook Comments Box
+ posts