![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
MUARA TEWEH – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dalam menghadapi dampak musim kemarau panjang dan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kolaborasi antarpemerintah dinilai penting untuk memastikan penanganan bencana sekaligus perlindungan terhadap masyarakat dapat berjalan secara terpadu.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menyampaikan hal tersebut saat menghadiri penyaluran bantuan pangan Karhutla Gubernur Kalteng di halaman Kantor Bupati Barito Utara. Kehadiran pemerintah provinsi di daerah, menurutnya, merupakan bagian dari koordinasi sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat yang menghadapi dampak kemarau dan kabut asap.
Edy menegaskan, persoalan karhutla yang berdampak terhadap masyarakat Barito Utara merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat secara berkelanjutan.
“Jika masyarakat Barito Utara mengalami kesulitan akibat Karhutla dan kabut asap, itu bukan hanya kewajiban Bupati dan Wakil Bupati, tetapi juga Gubernur dan Wakil Gubernur. Kita ini satu kesatuan,” tegas Edy Pratowo, Senin (21/9/2026).
Ia menjelaskan, kondisi musim kemarau pada 2026 menjadi tantangan tersendiri karena diperparah fenomena El Nino yang menyebabkan kondisi udara lebih panas dan kering. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang disampaikannya, musim kemarau diprakirakan berlangsung hingga November 2026, sementara fenomena El Nino berpotensi bertahan hingga Januari 2027.
Kondisi yang panas dan kering tersebut meningkatkan potensi lahan mudah terbakar. Karena itu, kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi menjadi sumber api. Hal kecil yang dilakukan tanpa memperhatikan kondisi lingkungan dapat berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Edy mengingatkan, salah satu sumber pemicu kebakaran dapat berasal dari aktivitas sederhana yang tidak dilakukan secara hati-hati, termasuk membuang puntung rokok sembarangan. Dalam kondisi lahan yang kering, sumber api kecil dapat dengan cepat memicu kebakaran dan memperluas dampak karhutla.
Di sisi lain, penanganan dampak kemarau dan karhutla tidak hanya diarahkan pada pencegahan serta pengendalian kebakaran. Pemerintah juga perlu memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak tetap mendapat perhatian, terutama kebutuhan air bersih dan dukungan kesehatan selama kondisi udara memburuk akibat kabut asap.
“Selain pencegahan dan pengendalian kebakaran, kita juga wajib memikirkan rakyat yang sedang kesusahan,” ujarnya.
Sebagai bentuk penanganan dampak tersebut, Pemprov Kalteng menyiapkan sejumlah dukungan bagi masyarakat, termasuk penyediaan air bersih melalui armada mobil tangki serta pembangunan titik sumur bor di wilayah terpencil. Dalam penyaluran bantuan di Barito Utara, masyarakat juga menerima paket pangan berupa beras, minyak goreng, dan gula, serta masker dan vitamin.
Selain bantuan pangan dan perlengkapan pendukung kesehatan, warga penerima bantuan juga mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp250.000 per orang. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghadapi tekanan akibat kondisi kemarau dan karhutla.
Mengakhiri arahannya, Edy mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama menjaga lingkungan selama musim kemarau. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat diperlukan agar berbagai risiko akibat karhutla dapat ditekan serta kebutuhan warga terdampak tetap tertangani.
“Ketika menghadapi masalah, jika dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi, maka berat sama dipikul, ringan sama dijinjing,” pungkasnya.
Sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi kemarau panjang serta risiko karhutla di Kalimantan Tengah. Selain memperkuat pencegahan dan pengendalian kebakaran, perhatian terhadap kebutuhan dasar warga terdampak menjadi bagian dari penanganan agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan selama kondisi kemarau berlangsung. (Red/Adv)
