![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama para pemangku kepentingan mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai gerakan nasional untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat terhadap pentingnya mempersiapkan dana pensiun sejak dini. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan finansial masyarakat saat memasuki masa purnabakti.
Pencanangan Bulan Dana Pensiun 2026 digelar di Kawasan Senayan, Jakarta, dan turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah serta perwakilan industri dana pensiun, antara lain Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan secara bersamaan di Bandung dan Semarang.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun perlu terus diperkuat agar masyarakat memiliki kesiapan finansial ketika memasuki usia pensiun. Menurutnya, perluasan kepesertaan menjadi salah satu tantangan yang harus diselesaikan bersama. “Tapi ini tentunya PR-nya adalah enggak cuma membesarkan dana kelolaan dana pensiun, tapi meningkatkan kepesertaannya. Apalagi sekarang banyak masyarakat kita lebih memilih enggak jadi pegawai, banyak pekerja mandiri dan lain-lain ini jadi PR kita bersama untuk meningkatkan bagaimana pengelolaan dana pensiun ini semakin besar juga,” kata Friderica, baru-baru ini.
Menurut Friderica, peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa pensiun tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah, regulator, industri, serta kesadaran masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk membangun sistem pensiun yang semakin kuat dan mampu menjangkau berbagai kelompok pekerja.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan penguatan sistem dana pensiun perlu dilakukan melalui peningkatan rasio penggantian pendapatan atau replacement ratio pada seluruh pilar sistem pensiun. Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan kerja sama berbagai program pensiun, baik wajib maupun sukarela. “Peningkatan replacement ratio tidak dapat hanya mengandalkan satu program atau satu lembaga. Diperlukan sinergi antara program pensiun wajib, program bagi Aparatur Sipil Negara serta anggota TNI dan Polri, dan program pensiun sukarela melalui DPPK dan DPLK,” ujar Ogi.
Ogi menjelaskan persiapan dana pensiun semakin penting karena masyarakat akan menghadapi berbagai kebutuhan saat usia lanjut, seperti biaya kesehatan, perawatan jangka panjang, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari yang dipengaruhi inflasi. Masa hidup setelah pensiun yang dapat berlangsung selama puluhan tahun membuat dana yang terkumpul perlu dikelola secara berkelanjutan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial dan kesiapan tenaga kerja menghadapi perubahan struktur demografi Indonesia. Ia menyebut peningkatan kepesertaan program perlindungan sosial menjadi perhatian, terutama karena sekitar 60 persen dari 155 juta angkatan kerja Indonesia berada di sektor informal. “Sekarang kita ada bonus demografi dan tidak berapa lama lagi kita akan menuju kepada aging population. Semakin banyak orang yang berada di usia bukan lagi usia kerja, sesudah pasca usia kerja,” kata Yassierli.
Selain memperkuat perlindungan sosial, pemerintah juga mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja agar masyarakat tetap produktif. Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan kapasitas pelatihan dengan berbagai program yang menjangkau ratusan ribu peserta, sejalan dengan tema Bulan Dana Pensiun 2026, yakni “Muda Berkarya”.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menilai persiapan masa purnabakti harus dilakukan sejak seseorang masih aktif bekerja. Ia mengajak masyarakat menjadikan semangat berkarya sebagai bagian dari upaya membangun masa depan yang lebih baik. “Masa persiapan yang baik tidak dipersiapkan ketika kita itu akan berhenti bekerja, tapi sejak mulai bekerja,” ujar Rini.
Melalui Bulan Dana Pensiun 2026, penyelenggara program pensiun akan melaksanakan lebih dari 104 kegiatan literasi dan inklusi di berbagai daerah. Kegiatan tersebut mencakup edukasi, seminar, webinar, konsultasi perencanaan pensiun, kampanye digital, hingga perluasan kepesertaan bagi pekerja formal, informal, ASN, anggota TNI dan Polri, pelaku UMKM, perempuan, serta generasi muda. OJK mengajak masyarakat memahami manfaat program pensiun, menghitung kebutuhan masa depan, menyisihkan penghasilan sejak dini, serta memilih program pensiun yang legal dan sesuai kebutuhan guna membangun ekosistem pensiun nasional yang inklusif, sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.
“(Persiapan masa pensiun harus dilakukan sejak dini dan menjadi tanggung jawab bersama untuk membangun kesejahteraan masyarakat di masa mendatang),” tandas Friderica. (Red/Adv)
