![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.
Kenaikan harga beras menjadi perhatian khusus karena komoditas ini memiliki pengaruh besar terhadap pengeluaran rumah tangga dan perkembangan inflasi daerah. Pemerintah pun mendorong penguatan operasi pasar, menjaga ketersediaan stok, serta memperlancar distribusi pangan hingga ke wilayah pedalaman.
Komitmen tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (3/11/2026).
Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, membahas perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok serta langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengantisipasi tekanan inflasi. Dalam arahannya, Tomsi meminta pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan Perum Bulog guna memperluas pelaksanaan operasi pasar, khususnya untuk mengendalikan kenaikan harga beras.
Tomsi mengungkapkan, kenaikan harga beras secara tahunan telah melampaui 17 persen. Dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp14.500, selisih kenaikan harga mencapai sekitar Rp2.000. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius karena beras merupakan kebutuhan utama masyarakat dan memiliki kontribusi terhadap pembentukan inflasi.
“Jika dibandingkan secara tahunan, kenaikannya sudah lebih dari 17 persen. Dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp14.500, kenaikannya mencapai sekitar Rp2.000. Pemerintah daerah bersama Bulog perlu mengintensifkan operasi pasar,” tegas Tomsi.
Ia meminta pemerintah daerah tidak hanya memantau perkembangan harga, tetapi juga memastikan langkah intervensi dapat berjalan efektif. Kerja sama dengan Bulog perlu ditingkatkan agar operasi pasar mampu membantu mengendalikan harga sekaligus menjaga ketersediaan beras di tengah masyarakat.
Tomsi juga menekankan pentingnya menjaga sinergi seluruh pihak dalam menghadapi kenaikan harga pangan. Menurutnya, beras memiliki karakteristik khusus karena dikonsumsi oleh hampir seluruh lapisan masyarakat sehingga perubahan harganya dapat memberikan dampak luas terhadap kondisi ekonomi rumah tangga.
“Diharapkan sinergi seluruh pihak terus terjaga dan harga beras dapat diturunkan. Kenaikan harga beras, meskipun sedikit, tetap memberikan andil terhadap inflasi karena beras dikonsumsi oleh seluruh masyarakat,” tandas Tomsi.
Dalam pemaparan kondisi inflasi daerah, Yuas Elko menyampaikan perkembangan sejumlah komoditas yang menjadi perhatian di Kalteng. Terdapat lima komoditas yang perlu terus dipantau, yakni beras, emas perhiasan, bensin, daging ayam, dan ikan nila.
Dari kelima komoditas itu, beras menjadi salah satu perhatian karena kenaikan harga terjadi terutama pada jenis beras lokal, seperti Mayang dan Banjar.
Sementara itu, harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan dari pemerintah pusat masih relatif stabil.
Yuas menjelaskan, kenaikan harga beras lokal berkaitan dengan penurunan produksi akibat kemarau yang terjadi sebelumnya. Berkurangnya produksi dapat memengaruhi ketersediaan pasokan di pasar dan mendorong perubahan harga, terutama pada jenis beras yang banyak dikonsumsi masyarakat setempat.
“Kenaikan harga beras di Kalimantan Tengah terutama terjadi pada beras lokal, seperti Mayang dan Banjar. Sementara itu, harga beras SPHP dan bantuan pangan dari pemerintah pusat relatif stabil. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan produksi akibat kemarau sebelumnya,” jelas Yuas.
Meski menghadapi kenaikan harga pada sejumlah jenis beras lokal, ketersediaan stok beras di Kalteng masih relatif aman dengan jumlah sekitar 12.212 ton. Ketersediaan stok ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan di daerah.
Namun, keberadaan stok yang mencukupi tetap harus diimbangi dengan pengawasan harga dan kelancaran distribusi. Pemerintah perlu memastikan pasokan dapat disalurkan sesuai kebutuhan setiap wilayah sehingga tidak terjadi hambatan yang berpotensi memengaruhi harga di tingkat konsumen.
Yuas menegaskan, pemerintah daerah terus memberikan perhatian terhadap perkembangan harga beras karena komoditas ini merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Stok beras di Kalimantan Tengah relatif aman, yakni sekitar 12.212 ton. Namun, kenaikan harga beras perlu dikendalikan karena beras adalah kebutuhan pokok masyarakat dan memiliki andil terhadap inflasi,” ungkap Yuas.
Untuk menjaga keterjangkauan harga pangan, Pemprov Kalteng melaksanakan sejumlah program intervensi pasar. Langkah yang dilakukan meliputi pasar murah, gerakan pangan murah, pasar penyeimbang, dan operasi pasar.
Program-program itu menjadi instrumen pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Selain meringankan beban pengeluaran rumah tangga, kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kestabilan harga komoditas pangan di pasaran.
Pemprov Kalteng juga memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan Perum Bulog untuk mendukung kelancaran distribusi beras ke seluruh kabupaten. Kerja sama lintas lembaga ini penting agar ketersediaan pasokan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.
“Untuk menjaga stabilitas harga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pasar murah, gerakan pangan murah, pasar penyeimbang, dan operasi pasar. Koordinasi dengan Bank Indonesia dan Bulog juga diperkuat untuk memperlancar distribusi beras ke seluruh kabupaten,” imbuh Yuas.
Selain persoalan harga dan ketersediaan stok, kondisi geografis Kalteng juga menjadi tantangan dalam menjaga kelancaran distribusi pangan. Wilayah yang luas dengan jarak antarkabupaten cukup jauh membuat proses pengiriman bahan kebutuhan pokok membutuhkan waktu lebih panjang, terutama menuju kawasan pedalaman.
Yuas mengungkapkan, perjalanan distribusi antarkabupaten dapat memakan waktu hingga delapan jam. Bahkan, pengiriman bahan pangan ke beberapa daerah pedalaman tertentu membutuhkan waktu sampai dua hari dengan menggunakan kapal maupun klotok.
Kondisi itu menunjukkan bahwa pengendalian inflasi di Kalteng tidak hanya berkaitan dengan menjaga jumlah pasokan, tetapi juga memastikan bahan pangan dapat tiba di wilayah tujuan tepat waktu. Kelancaran transportasi dan koordinasi distribusi menjadi faktor penting agar masyarakat di daerah terpencil tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok.
Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk mengatasi hambatan distribusi. Sinergi dengan Bulog, Bank Indonesia, dan instansi terkait terus diperkuat agar penyaluran bahan pangan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus menjaga ketersediaan pasokan di seluruh wilayah.
“Perjalanan antarkabupaten dapat memakan waktu hingga delapan jam, sedangkan pengiriman ke daerah pedalaman tertentu bahkan mencapai dua hari menggunakan kapal atau klotok. Karena itu, diperlukan sinergi pemerintah daerah, Bulog, Bank Indonesia, dan instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi serta ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat,” pungkas Yuas.
Melalui rakor pengendalian inflasi ini, Pemprov Kalteng terus memperkuat langkah koordinasi dan intervensi untuk menghadapi dinamika harga kebutuhan pokok. Pengawasan terhadap komoditas strategis, peningkatan operasi pasar, penguatan stok, serta perbaikan jalur distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pangan daerah.
Pemerintah daerah berharap berbagai upaya tersebut dapat menekan gejolak harga, menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok, dan mempertahankan daya beli masyarakat.
Dengan dukungan koordinasi lintas sektor, pengendalian inflasi diharapkan berjalan lebih optimal sehingga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai tetap terjaga. (adv)
