HEADLINE

Satgas PASTI Hentikan 16 Entitas Keuangan Ilegal

11
×

Satgas PASTI Hentikan 16 Entitas Keuangan Ilegal

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi

JAKARTA – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga menjalankan aktivitas keuangan ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat. Penghentian tersebut dilakukan setelah Satgas PASTI melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap sejumlah penawaran keuangan yang menggunakan berbagai modus, mulai dari investasi berbasis penyetoran deposit dan pengerjaan tugas, perdagangan saham serta instrumen keuangan lainnya, hingga pencatutan identitas perusahaan yang memiliki izin.

“Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, entitas-entitas tersebut diduga melakukan penipuan dengan beragam modus, antara lain investasi dengan skema penyetoran deposit dan pengerjaan tugas, perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya, hingga pencatutan identitas perusahaan berizin, serta penggunaan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) untuk meyakinkan masyarakat,” demikian keterangan Satgas PASTI, Jakarta, 10 November 2026, baru-baru ini.

Dari 16 entitas yang dihentikan, sejumlah di antaranya menggunakan modus pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan member get member. Sebanyak 10 entitas yang menggunakan nama GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33 diduga menawarkan investasi melalui penyewaan komputasi dengan pola pengerjaan tugas, penyetoran deposit, serta perekrutan anggota baru. Hasil verifikasi menunjukkan seluruh entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak mengantongi izin OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, sementara aplikasi atau situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

“Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, terlebih apabila penawaran tersebut mencatut nama atau logo OJK, kementerian/lembaga, perusahaan, maupun tokoh publik,” tegas Satgas PASTI.

Selain kelompok tersebut, Zahra Berkah diduga menawarkan investasi melalui penyetoran deposit dengan iming-iming keuntungan hingga 80 persen dalam jangka waktu 30 hari. Dana yang dihimpun diklaim digunakan untuk sejumlah kegiatan usaha, seperti penjualan pakaian bekas dan produk perawatan kulit, perdagangan valuta asing dan emas, serta penyaluran pinjaman kepada masyarakat. Entitas itu juga disebut mengklaim telah memiliki izin dan terdaftar di OJK serta menggunakan testimoni dan bukti transfer pencairan keuntungan. Namun, hasil verifikasi menunjukkan Zahra Berkah tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak terdaftar atau berizin di OJK.

Baca Juga  Empat Helikopter Disiagakan, Kalteng Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Karhutla

“Berdasarkan hasil verifikasi, SBC tidak memiliki izin dari OJK dan tidak memiliki perizinan berusaha pada sistem Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi dan/atau situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI,” kata Satgas PASTI.

Entitas lain yang turut dihentikan adalah Singapore Bhinneka Capital (SBC), yang diduga menawarkan investasi perdagangan saham dengan skema penyetoran deposit dan member get member. SBC menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan anggota yang direkrut serta keuntungan berbasis tim. Sementara itu, MAERA diduga menawarkan investasi dengan pola penyetoran deposit dan pengerjaan tugas, antara lain menonton film, membeli hak cipta, royalti, serta produksi film untuk memperoleh pendapatan harian. Hasil klarifikasi menunjukkan MAERA tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak berizin OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi atau situs webnya tidak tercatat sebagai PSE.

“Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, OneTwoMarkets tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak memiliki izin dari OJK sebagai Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Perusahaan Layanan Urun Dana, maupun Perusahaan Efek,” ungkap Satgas PASTI.

Pada kelompok penawaran investasi instrumen keuangan dan aset, OneTwoMarkets diduga menawarkan investasi pada forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. Entitas tersebut mengklaim memiliki afiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD yang berizin di Afrika Selatan serta mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan. Dalam penawarannya, OneTwoMarkets juga diduga menggunakan teknologi AI yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat. Sementara Brevondale diduga menawarkan investasi saham dengan mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Hasil verifikasi menunjukkan Brevondale tidak memiliki izin OJK, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta situs yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE.

Baca Juga  Giliran Anak TK di Palangka Raya Latihan Haji Sejak Dini

“Sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan entitas dimaksud serta melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait. Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut,” jelas Satgas PASTI.

Selain itu, Satgas PASTI menemukan modus impersonasi Guotai Haitong yang diduga menawarkan investasi berupa pendanaan pada aset properti dengan mengatasnamakan Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan efek yang telah berizin di Cina. Entitas tersebut juga mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Hasil klarifikasi dan verifikasi menunjukkan entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak memiliki izin OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE.

Masyarakat yang merasa menjadi korban diminta segera melaporkan kejadian kepada aparat penegak hukum setempat. Satgas PASTI juga membuka saluran pengaduan melalui situs sipasti.ojk.go.id, Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, dan email konsumen@ojk.go.id. Untuk korban penipuan transaksi keuangan, laporan dapat disampaikan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id guna mendukung pemblokiran rekening pelaku secara cepat. Upaya penghentian dan pemblokiran tersebut menjadi bagian dari langkah perlindungan masyarakat agar tidak semakin banyak yang terjebak dalam aktivitas keuangan ilegal. (RED/Adv)

Facebook Comments Box
+ posts