Peluncuran Buku Saku Keuangan Perkuat Kemandirian PMI Nasional

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali memperkuat komitmennya dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan nasional, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi salah satu segmen prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025. Hal ini ditandai dengan peluncuran Buku Saku Literasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia bertema “PMI Cerdas Finansial, Menuju Indonesia Maju”.

Peluncuran buku tersebut merupakan hasil kolaborasi OJK dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) serta Bank Indonesia (BI). Buku saku ini dirancang sebagai panduan praktis yang dapat membantu PMI dan keluarganya dalam memahami pengelolaan keuangan secara bijak, aman, dan berkelanjutan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam sambutannya menegaskan bahwa PMI memiliki peran besar dalam perekonomian nasional karena kontribusi remitansi yang mereka hasilkan.

“Kita memilih hari yang sakral ini, Hari Pahlawan 10 November, karena mas, mbak semua adalah para pahlawan devisa di negara kita. Para pekerja migran meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan harapan hidup bagi keluarga dan masyarakat, baik di daerah asal maupun di negara tempat bekerja,” ujar Friderica, Senin (10/11/2025).

Pada kesempatan tersebut, Friderica juga menyoroti besarnya potensi ekonomi dari para PMI. Berdasarkan data KP2MI dan Bank Indonesia, remitansi dari lebih dari 3,9 juta PMI pada tahun 2024 mencapai Rp251–263 triliun. Nilai tersebut setara dengan sekitar 1 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan rata-rata pengiriman dana sekitar Rp64 juta per tahun atau Rp5,3 juta per bulan dari masing-masing pekerja kepada keluarga di tanah air.

“Kemudian kalau kita melihat arus remitansi pekerja migran yang mencapai lebih dari 250 triliun rupiah tersebut per tahun, membuka peluang besar bagi industri jasa keuangan nasional juga ya. Artinya, seluruh pelaku industri, baik perbankan, pegadaian, asuransi, maupun lembaga keuangan mikro, punya tanggung yang jawab besar ya, untuk meningkatkan literasi dan juga terutama inklusi. Bagaimana mas-mbak semua yang mau berangkat, harus kita bekali bersama, untuk kemudian bisa melakukan inklusi keuangan yang baik, tau nanti caranya kirim uang ke rumah bagaimana, bagaimana mengolah keuangan dengan baik dan seterusnya,” ujar Friderica.

Friderica menambahkan bahwa kehadiran buku saku ini merupakan langkah konkret untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan finansial kepada para PMI. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang tepat akan meningkatkan kesejahteraan PMI dan keluarganya di era digital yang serba cepat.

“PMI yang cerdas finansial, khususnya di era digital, akan meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarga, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi sektor keuangan,” ujar Friderica.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI, Mukhtarudin, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang dibangun antara OJK, BI, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Ia menyebut peluncuran buku saku ini sebagai upaya nyata dalam meningkatkan literasi dan pelindungan bagi PMI.

“Kegiatan hari ini merupakan kolaborasi sinergitas KP2MI dengan seluruh stakeholder, termasuk OJK, BI dan pelaku usaha. Buku saku ini menjadi panduan bagi para pekerja migran agar lebih bijak menggunakan keuangannya,” ujar Mukhtarudin.

Mukhtarudin juga mengingatkan bahwa PMI harus lebih berhati-hati dalam menjaga informasi pribadi dan rekening mereka. Ia menuturkan bahwa banyak kasus yang menunjukkan penyalahgunaan rekening PMI untuk tindak kriminal, sehingga edukasi menjadi sangat penting bagi mereka yang hendak bekerja ke luar negeri.

“Data diri dan rekening jangan sembarangan dikasihkan. Banyak kasus PMI rekeningnya digunakan untuk menipu bahkan melanggar hukum. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini penting untuk memberikan pemahaman agar PMI lebih bijak mengelola keuangannya,” tegas Mukhtarudin.

Hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Kepala Departemen Survailans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia Anton Daryono, serta perwakilan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan para PMI.

OJK bersama KP2MI dan Bank Indonesia menegaskan komitmen untuk memperluas jangkauan edukasi keuangan di wilayah kantong PMI seperti Jawa Barat, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Bali. Edukasi juga akan diintegrasikan dalam kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) agar PMI memperoleh pemahaman finansial sejak awal.

“Pemberdayaan PMI bukan hanya soal perlindungan, tetapi juga terkait kemandirian finansial untuk membangun masa depan yang lebih sejahtera,” tandas Friderica. (Red/Adv)