PALANGKA RAYA – Reses perseorangan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh (FDA), pada masa persidangan II Tahun Sidang 2026 di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, belum lama ini, kembali menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan sosial yang mereka hadapi.
Salah satu aspirasi yang mencuat datang dari Ibu Marni, seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai marketing rumah dan tanah, yang mempertanyakan kejelasan kriteria penerima bantuan sosial (bansos).
Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini dirinya belum pernah menerima bantuan, meskipun berada dalam kondisi ekonomi yang cukup sulit.
“Saya memohon kejelasan kriteria penerima bansos, karena saya sebagai ibu tunggal dengan dua anak yang masih menjadi tanggungan, tidak memiliki tempat tinggal tetap, dan penghasilan tidak menentu, namun selama ini belum pernah menerima bantuan,” ujarnya, baru-baru ini.
Menurutnya, transparansi dan kejelasan data penerima bantuan sangat penting agar program bansos benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dievaluasi, khususnya dalam bentuk penyalurannya.
Ia menyampaikan bahwa menu makanan yang diberikan di sekolah kerap tidak sesuai dengan selera anaknya, sehingga bantuan tersebut dinilai kurang efektif.
“Saya mengusulkan agar program MBG bisa diganti dengan uang daripada makanan, karena menu yang diberikan sering tidak disukai anak saya, sehingga tidak efektif dan tidak termanfaatkan dengan baik,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Faridawaty Darland Atjeh menyampaikan bahwa persoalan bantuan sosial memang menjadi perhatian penting, terutama dalam memastikan ketepatan sasaran penerima.
Ia menegaskan bahwa setiap masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dalam mendorong perbaikan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat.
“Saya menerima aspirasi terkait bansos dan program MBG ini. Hal tersebut akan kami sampaikan dan dorong agar ada evaluasi, khususnya terkait data penerima dan efektivitas program di lapangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa program bantuan sosial harus didukung dengan data yang akurat dan mekanisme yang transparan agar tidak menimbulkan ketimpangan di masyarakat.
Menurutnya, masukan dari warga seperti yang disampaikan Ibu Marni sangat penting sebagai bahan perbaikan kebijakan ke depan.
Ia juga mengapresiasi keberanian masyarakat dalam menyampaikan kondisi riil yang dihadapi, sehingga dapat menjadi perhatian bagi pihak terkait.
Dengan adanya reses ini, diharapkan berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat dapat segera mendapatkan solusi, terutama dalam hal pemerataan bantuan dan efektivitas program pemerintah.
Kegiatan reses ini kembali menegaskan pentingnya komunikasi langsung antara masyarakat dan wakil rakyat dalam mewujudkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan. (Red/Adv)
