![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Lonjakan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalteng sepanjang Agustus 2026 menjadi perhatian pemerintah daerah. Dalam 18 hari pertama Agustus, tercatat 14.659 titik hotspot, 798 kejadian kebakaran, dan 2.824,42 hektare lahan terbakar.
Perkembangan itu disampaikan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam laporan resmi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Minggu (23/8/2026). Laporan menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus memperoleh dukungan pemerintah pusat dalam menghadapi puncak musim kemarau.
Agustiar melaporkan kondisi terkini Karhutla, kesiapan personel dan sarana prasarana, mobilisasi kekuatan gabungan, dukungan operasi udara, hingga kebutuhan tambahan untuk memperkuat pemadaman dan pencegahan.
Berdasarkan data Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) Karhutla Kalteng per 21 Agustus 2026, sepanjang 2026 tercatat 19.992 titik hotspot dan 1.639 kejadian Karhutla. Penanganan oleh tim darat telah mencakup area seluas 4.499,21 hektare.
Sementara itu, hasil analisis citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS Kementerian Kehutanan memperkirakan luasan area terbakar mencapai 7.634,46 hektare. Perbedaan angka hasil pemantauan lapangan dan citra satelit menjadi bagian dari gambaran kondisi Karhutla yang digunakan dalam penyusunan langkah penanganan.
Kondisi Agustus menjadi perhatian karena aktivitas kebakaran meningkat dalam waktu relatif singkat. Dalam 18 hari, jumlah hotspot dan kejadian Karhutla telah melampaui akumulasi Januari hingga Juli 2026.
Pemerintah daerah bersama unsur terkait memperkuat pemantauan wilayah rawan, patroli, pemadaman, serta koordinasi antarpihak agar kebakaran dapat ditangani sebelum meluas.
Dampak Karhutla juga terlihat pada kualitas udara di sejumlah wilayah. Data ISPU Net Kementerian Lingkungan Hidup per 22 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB menunjukkan tiga dari enam stasiun ISPU aktif berada pada kategori Sangat Tidak Sehat.
Kasongan, Kuala Kurun, dan Buntok berada dalam kategori Sangat Tidak Sehat. Sementara Palangka Raya, Sampit, dan Puruk Cahu masuk kategori Tidak Sehat.
Kondisi kualitas udara menjadi perhatian pemerintah karena peningkatan asap dapat berdampak pada aktivitas masyarakat. Pemantauan kualitas udara terus dilakukan seiring pelaksanaan penanganan Karhutla di lapangan.
Pada periode Januari hingga Juni 2026, luas Karhutla di Kalteng secara nasional berada pada peringkat kesembilan dari 38 wilayah. Memasuki puncak musim kemarau, kesiapsiagaan terus diperkuat untuk mengantisipasi peningkatan kebakaran.
Gubernur Kalteng telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/142/2026 yang berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.
Sejumlah wilayah juga telah menetapkan status tanggap darurat, yakni Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Palangka Raya, dan Barito Selatan. Penetapan status ini menjadi dasar penguatan pengerahan personel dan sumber daya dalam penanganan Karhutla.
Untuk mendukung operasi, sebanyak 10.700 personel disiagakan secara terpadu. Mereka berasal dari BPBD, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, DLH, Manggala Agni, Damkar, KPH, serta unsur relawan.
Dari jumlah itu, 5.303 personel merupakan relawan yang berasal dari MPA, TSAK, Balakar, dan Redkar. Pelibatan relawan memperluas dukungan pada kegiatan pemantauan, pencegahan, dan pemadaman di lapangan.
Sementara dari sisi udara, BNPB memberikan dukungan berupa satu unit pesawat Cessna Hybrid untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), satu helikopter patroli udara, dan empat helikopter water bombing. OMC telah dilaksanakan dalam tiga periode.
Di tengah peningkatan aktivitas kebakaran, penanganan masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan dan kebutuhan peremajaan sarana pemadaman, akses menuju lokasi kebakaran yang sulit, sumber air yang terbatas, serta kebutuhan dukungan operasional menjadi persoalan yang perlu diperkuat.
Pemprov Kalteng mengusulkan penambahan hingga tujuh unit helikopter water bombing. Armada tambahan itu direncanakan ditempatkan di Sampit dan Pangkalan Bun untuk memperluas jangkauan pemadaman udara, khususnya di wilayah barat Kalteng.
Kebutuhan peralatan darat juga disampaikan, meliputi kendaraan operasional, pompa portabel, selang, nozzle, tangki air, serta perangkat komunikasi. Sarana itu diperlukan untuk memperkuat operasi yang melibatkan TNI, Polri, Pemprov, dan pemerintah kabupaten/kota.
Selain peralatan, Agustiar mengharapkan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB untuk menunjang operasi pemadaman darat. Pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan sumur bor dan embung di lokasi rawan Karhutla guna memastikan ketersediaan sumber air.
“Pemerintah Kalteng terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi peningkatan Karhutla. Optimalisasi personel, sarana prasarana, patroli udara dan darat, pemadaman, serta operasi modifikasi cuaca dilakukan sebagai bagian dari langkah terpadu untuk menekan dampak Karhutla selama puncak musim kemarau,” tegas Agustiar.
Laporan kepada Presiden menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan pusat terhadap penanganan Karhutla di Kalteng. Tambahan armada water bombing, peralatan pemadaman darat, dukungan pembiayaan, dan pembangunan sumber air diharapkan mampu meningkatkan kecepatan respons di lapangan.
Dengan status siaga darurat yang masih berlangsung hingga 31 Oktober 2026, Pemprov Kalteng bersama seluruh unsur terkait akan terus meningkatkan patroli, pemantauan hotspot, pemadaman darat dan udara, serta langkah pencegahan. Upaya terpadu ini diarahkan untuk menekan pertambahan titik kebakaran, mengurangi luasan lahan terbakar, dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat. (adv)
