![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan pelaku usaha memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi puncak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pemerintah dan Perusahaan Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) serta pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam), Senin (7/9/2026).
Rakor yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago itu diikuti Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran didampingi Wakil Gubernur H. Edy Pratowo secara virtual dari Posko Brimob, Jalan Tjilik Riwut, Palangka Raya. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pihak agar pencegahan karhutla dapat dilakukan sejak dini.
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenkopolkam Purwito HW mengatakan, rakor diselenggarakan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan dunia usaha mengenai kondisi terkini karhutla sekaligus memperjelas peran masing-masing pihak dalam upaya pencegahan maupun penanganannya. “Kami berharap Rakor ini menghasilkan komitmen bersama yang dapat segera dilaksanakan di lapangan,” ujarnya, baru-baru ini.
Pertemuan tersebut tidak hanya membahas strategi penanganan ketika kebakaran terjadi, tetapi juga menitikberatkan pada langkah-langkah preventif yang harus dipersiapkan oleh pemerintah maupun perusahaan guna meminimalkan risiko munculnya titik api di wilayah rawan.
Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa penanggulangan karhutla merupakan tanggung jawab bersama sehingga tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan yang mengelola kawasan perkebunan maupun kehutanan, harus mengambil peran aktif dalam mencegah terjadinya kebakaran. “Ini adalah tanggung jawab yang harus kita pikul bersama,” tegas Djamari.
Selain memperkuat koordinasi, pemerintah juga mengingatkan seluruh perusahaan agar memenuhi kewajiban dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Pengabaian terhadap tanggung jawab tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rakor nasional itu melibatkan sembilan provinsi yang memiliki tingkat kerawanan karhutla cukup tinggi, yakni Jambi, Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Kegiatan tersebut juga dihadiri unsur pemerintah daerah mulai dari gubernur, Pangdam, Kapolda, Kajati hingga Danrem.
Sebanyak 325 perusahaan turut mengikuti rapat koordinasi tersebut yang terdiri atas 175 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan 150 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Keterlibatan dunia usaha diharapkan mampu memperkuat sinergi dalam mencegah terjadinya karhutla di wilayah operasional masing-masing.
Rakor turut menghadirkan paparan dari sejumlah pejabat pemerintah pusat, antara lain Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Menteri ATR/BPN, Kapolri, serta Jaksa Agung. Berbagai materi yang disampaikan menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla pada musim kemarau tahun ini.
Bagi Kalimantan Tengah, forum koordinasi tersebut dinilai strategis mengingat luasnya kawasan hutan dan lahan yang berpotensi mengalami kebakaran saat cuaca kering. Dalam kegiatan itu, Gubernur Agustiar Sabran didampingi unsur Forkopimda Kalteng, Kepala BPBPK Provinsi Kalteng Ahmad Thoyib, serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Agustan Saining. “Sinergi seluruh pihak menjadi kunci utama agar upaya pencegahan karhutla dapat berjalan secara optimal,” tandas Djamari. (Red/Adv)
