![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PANGKALAN BUN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah terus memperluas pemerataan akses layanan jasa keuangan melalui penyelenggaraan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2026 di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan bertema “Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera” tersebut menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang semakin melek keuangan sekaligus memperkuat kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah Primandanu Febriyan Aziz mengatakan inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan terbukanya akses terhadap layanan jasa keuangan, tetapi juga memastikan masyarakat mampu memanfaatkan layanan tersebut secara tepat untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Inklusi keuangan bukan sekadar memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan, tetapi bagaimana akses tersebut dimanfaatkan secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan. Melalui momentum BIK, World Investor Week, dan Bulan Dana Pensiun, kami mendorong masyarakat untuk membangun kebiasaan menabung, memahami investasi, serta merencanakan masa pensiun sejak dini sebagai fondasi ketahanan finansial jangka panjang,” ujarnya, baru-baru ini.
Penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi OJK bersama Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Kamar Dagang dan Industri, lembaga jasa keuangan, perguruan tinggi, satuan pendidikan, serta berbagai mitra strategis lainnya. Sinergi tersebut diarahkan untuk memperluas akses keuangan hingga menjangkau masyarakat di berbagai lapisan, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Momentum Puncak BIK Tahun 2026 juga dirangkaikan dengan World Investor Week (WIW) dan Bulan Dana Pensiun. Melalui tiga agenda tersebut, masyarakat didorong untuk membangun budaya menabung, berinvestasi secara bijak, serta menyusun perencanaan keuangan jangka panjang yang didukung peningkatan literasi dan pelindungan konsumen.
Perkembangan sektor jasa keuangan di Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif. Hingga Agustus 2026 jumlah investor pasar modal meningkat menjadi 277.328 investor dibandingkan 130.330 investor pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kabupaten Kotawaringin Barat menyumbang 32.800 investor atau sekitar 11,83 persen dari total investor di Kalimantan Tengah, sekaligus menempati posisi ketiga setelah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas.
Selain peningkatan jumlah investor, nilai transaksi saham di Kabupaten Kotawaringin Barat juga mengalami kenaikan dari Rp13,29 miliar menjadi Rp20,16 miliar. Di sisi lain, aset dana pensiun di Kalimantan Tengah bertambah 3,9 persen menjadi Rp119,42 miliar. Capaian tersebut mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membangun aset dan mempersiapkan kondisi finansial di masa mendatang.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Rody Iskandar yang mewakili Bupati menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Puncak BIK Tahun 2026. “Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah, OJK, lembaga jasa keuangan, dan dunia usaha dalam meningkatkan literasi serta memperluas akses keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM, generasi muda, penyandang disabilitas, dan masyarakat perdesaan. Dengan akses keuangan yang semakin merata, perekonomian daerah diharapkan dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Berbagai kegiatan edukasi dan pemberdayaan turut mewarnai rangkaian BIK Tahun 2026, mulai dari Lomba Inovasi Inklusi Keuangan, lomba mewarnai edukatif bagi penyandang disabilitas, pascainkubasi Desa Ekosistem Keuangan Inklusif di Desa Tanjung Putri, hingga edukasi keuangan bagi siswa Sekolah Khusus Negeri 1 Pangkalan Bun. OJK juga menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada Masyarakat Peduli Api Desa Tanjung Putri sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Pada puncak kegiatan, OJK menggelar talkshow keuangan secara hybrid yang diikuti sekitar 400 peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, aparatur sipil negara, dan asosiasi industri. Diskusi menghadirkan narasumber dari OJK, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan BPJS Ketenagakerjaan yang membahas literasi keuangan, kewaspadaan terhadap kejahatan keuangan digital, investasi, hingga pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Kegiatan juga dilengkapi booth layanan keuangan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi, konsultasi, dan akses terhadap produk jasa keuangan formal.
Melalui Puncak Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2026, OJK Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi dan pelindungan konsumen, serta memperkuat ketahanan finansial masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. (Red/Adv)
