PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan langkah efisiensi dan inovasi setelah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 dikurangi hingga Rp253 miliar. Kebijakan ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah kota dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik dan pembangunan.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menegaskan bahwa penyesuaian fiskal tersebut harus dijawab dengan strategi tepat agar masyarakat tetap mendapatkan layanan optimal.
“Kita akan lakukan efisiensi, rasionalisasi belanja operasional, optimalisasi aset pemerintah melalui kerja sama dengan pihak ketiga, serta memperkuat akses pada program bantuan pemerintah pusat,” terangnya, belum lama ini.
Ia menekankan bahwa efisiensi tidak identik dengan penurunan mutu pelayanan. Melalui skala prioritas, anggaran yang dapat dihemat dari belanja operasional akan dialihkan pada program berdampak langsung bagi masyarakat.
Fairid juga menjelaskan bahwa aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan maksimal akan dikelola lebih produktif. Kerja sama dengan pihak swasta maupun lembaga lain akan ditempuh guna mendorong pertumbuhan investasi dan lapangan kerja baru.
Selain itu, Pemkot Palangka Raya menjalin komunikasi aktif dengan pemerintah pusat untuk memanfaatkan berbagai program bantuan lintas sektor, mulai dari bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
Ia menilai sinergi dengan pusat menjadi salah satu solusi strategis guna meringankan beban fiskal yang tengah dihadapi pemerintah daerah.
Fairid tidak menampik bahwa pengurangan TKD turut memengaruhi rencana pembangunan yang sudah disusun. Namun demikian, ia memastikan pemerintah tetap konsisten menuntaskan program-program prioritas.
Masyarakat diimbau untuk bersabar apabila beberapa pembangunan fisik seperti peningkatan jalan maupun drainase dilakukan secara bertahap.
“Pemerintah akan terus berupaya menjaga pembangunan tetap on track,” tandas Fairid. (Red/Adv)
