PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng menegaskan agar kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan di tengah tekanan fiskal tidak berdampak pada tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kelangsungan tenaga kerja dinilai penting untuk menjaga stabilitas pelayanan publik.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, menyampaikan bahwa kondisi keuangan nasional saat ini memang turut memengaruhi kemampuan anggaran daerah.
Namun, ia mengingatkan agar langkah efisiensi tetap dilakukan secara proporsional dan tidak mengorbankan pegawai, khususnya PPPK yang berada pada posisi rentan.
“Mudah-mudahan kebijakan seperti itu tidak terjadi di Kalteng. Memang ini kondisi keuangan secara nasional, tapi langkah yang diambil gubernur tentu sudah mempertimbangkan beberapa hal,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Ia mengungkapkan, efisiensi anggaran yang mencapai sekitar 30 persen telah dirasakan oleh OPD, baik dalam pelaksanaan program maupun operasional.
Kondisi tersebut secara tidak langsung turut memengaruhi kesejahteraan pegawai, termasuk PNS dan PPPK yang memiliki berbagai tanggungan ekonomi.
Menurut Muhajirin, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan efisiensi tetap berjalan sesuai koridor dan tidak menimbulkan dampak sosial yang luas.
Stabilitas tenaga kerja di lingkungan pemerintahan, kata dia, menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, ia menyambut pernyataan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, yang memastikan tidak akan merumahkan PPPK di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Saya ada melihat berita bahwa Pak Gubernur tidak akan merumahkan PPPK di tengah efisiensi anggaran ini,” katanya.
Pernyataan tersebut diharapkan menjadi kepastian bagi para PPPK sehingga dapat tetap bekerja dengan tenang.
DPRD pun mendorong agar komitmen tersebut benar-benar direalisasikan dalam kebijakan nyata.
Ke depan, DPRD berharap Pemprov dapat mengoptimalkan langkah efisiensi melalui pengaturan prioritas anggaran dan peningkatan efektivitas belanja, tanpa harus mengurangi tenaga kerja.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai menjadi kunci agar kebijakan tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan pelayanan publik di Kalteng. (dam)
