PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng memperketat pemantauan harga dan distribusi bahan pangan sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi gejolak inflasi, khususnya pasca Idulfitri 2026.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menegaskan bahwa stabilitas pasokan dan harga menjadi kunci utama dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian secara daring dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (6/4/2026).
Yuas mengungkapkan, ketersediaan stok pangan di Kalteng, terutama beras, saat ini berada dalam kondisi aman dan mencukupi.
Namun demikian, pengawasan tetap dilakukan secara intensif guna memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan di pasaran.
“Ketersediaan stok pangan di Kalteng, khususnya komoditas beras, saat ini dipastikan dalam kondisi cukup dan aman. Namun, pengawasan harus terus diperkuat agar stabilitas harga tetap terjaga,” ujarnya.
Ia juga menyinggung isu penyesuaian harga BBM yang sempat menjadi perhatian publik.
Menurutnya, meskipun berpotensi memengaruhi biaya distribusi dan psikologi pasar, tidak direalisasikannya kenaikan BBM memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok.
“BBM memiliki pengaruh terhadap biaya logistik dan harga barang. Namun karena tidak ada kenaikan, maka tekanan terhadap harga kebutuhan pokok dapat diminimalkan,” jelasnya.
Berdasarkan laporan harian SPHP, sejumlah komoditas seperti cabai, bawang merah, telur, dan daging ayam ras mengalami kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan saat Lebaran, bukan karena faktor energi.
Pemprov Kalteng, lanjut Yuas, terus melakukan pengawasan terhadap inflasi, termasuk pada komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices), terutama sektor transportasi udara yang dinilai berkontribusi terhadap pembentukan harga di daerah.
“Kami terus memantau perkembangan harga, termasuk tiket pesawat, agar tetap dalam batas yang terkendali serta tidak membebani masyarakat,” pungkasnya. (adv)
