PALANGKARAYA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Kalimantan Tengah bersama jajaran pengurus kabupaten dan kota menegaskan komitmennya untuk tetap terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari dinamika demokrasi, dengan catatan disampaikan secara bertanggung jawab dan beretika.
Ketua DPW Partai NasDem Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh, menyampaikan bahwa kritik merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi yang sehat. Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan dalam menyampaikan kritik, termasuk melalui media, harus tetap berlandaskan prinsip akurasi dan tanggung jawab.
“Kritik merupakan bagian dari demokrasi, Partai NasDem menghormati kebebasan pers, namun kebebasan tersebut hendaknya harus berpegang pada prinsip akurat, bertanggung jawab dan sesuai dengan etika,” ujarnya baru-baru ini.
Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi polemik pemberitaan salah satu media nasional edisi 12 April 2026 yang menampilkan sosok Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. DPW NasDem Kalteng menilai penyajian konten tersebut diduga tidak proporsional dan berpotensi merendahkan.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti konten pemberitaan dalam bentuk podcast yang memuat isu dugaan merger atau akuisisi partai secara sepihak. Konten tersebut dinilai tidak memiliki dasar sumber yang jelas serta tidak memenuhi kaidah informasi yang akurat.
Faridawaty menegaskan kembali bahwa Partai NasDem memandang kritik sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan secara substansial, berimbang, serta menjunjung tinggi etika dan integritas.
Ia menjelaskan bahwa keterbukaan terhadap kritik bukan berarti mengabaikan batasan dalam penyampaian informasi. Setiap kritik yang ditujukan kepada partai maupun tokoh publik harus tetap berlandaskan fakta dan tidak menggiring opini yang menyesatkan.
Media, lanjutnya, memiliki peran strategis dalam membangun ruang publik yang sehat. Oleh karena itu, keseimbangan informasi menjadi hal yang mutlak agar tidak menimbulkan persepsi bias di tengah masyarakat.
Pihaknya juga menyoroti penyajian visual terhadap Surya Paloh yang dinilai tidak proporsional. Menurut Faridawaty, hal tersebut menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi tetap harus berada dalam koridor etika jurnalistik.
“Apa yang disajikan kami rasa sebagai bentuk ekspresi kebencian, merendahkan martabat baik secara personal maupun ketokohan beliau, serta membentuk persepsi publik yang mendistorsi martabat beliau sehingga tidak lagi berfungsi sebagai kontrol sosial yang sehat tetapi membentuk opini yang bias dan menyesatkan,” tegasnya.
Faridawaty kembali menegaskan bahwa Surya Paloh dan Partai NasDem tetap membuka ruang kritik selama disampaikan dengan cara yang tepat. Perbedaan pandangan, menurutnya, merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
“Bapak Surya Paloh dan Partai NasDem terbuka terhadap kritik yang dibangun sesuai substansi, menghargai perbedaan pandangan, serta disampaikan dengan integritas dan kedewasaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kualitas kritik sangat menentukan kualitas demokrasi. Kritik yang berbasis data dan analisis akan memperkuat sistem, sementara kritik yang tidak akurat berpotensi merusak kepercayaan publik.
Lebih lanjut, sikap terbuka terhadap kritik juga disebut sebagai bagian dari komitmen Partai NasDem dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
Dalam konteks tersebut, DPW Partai NasDem Kalimantan Tengah menyatakan dukungannya terhadap langkah partai dalam meminta pertanggungjawaban atas pemberitaan yang dinilai tidak sesuai prinsip jurnalistik. Langkah tersebut dapat ditempuh melalui mekanisme Dewan Pers maupun jalur hukum yang berlaku.
Faridawaty menegaskan bahwa upaya tersebut bukan untuk membatasi kebebasan pers, melainkan memastikan praktik jurnalistik tetap berjalan sesuai standar profesional dan etika.
“Komitmen kami adalah menjaga ruang demokrasi yang sehat, di mana kritik tetap dihargai, namun disampaikan secara bertanggung jawab dan bermartabat,” tandas Faridawaty.
DPW Partai NasDem Kalimantan Tengah juga menegaskan bahwa keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab publik menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas demokrasi yang berkelanjutan. (Red/Adv)
