![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng meminta Pemprov Kalteng terus memperkuat kemandirian fiskal melalui berbagai inovasi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut dinilai penting sebagai strategi menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah kemungkinan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Karena itu, diperlukan upaya nyata untuk memperluas sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah sehingga APBD memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional.
Ia menjelaskan, Kalteng memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Namun, sebagian potensi bernilai strategis masih berada dalam kewenangan pemerintah pusat sehingga ruang gerak daerah dalam mengelolanya menjadi terbatas.
“Ketergantungan fiskal kita ini masih kepada pemerintah pusat. Ketika pemerintah pusat mengurangi dana transfer ke daerah, tentu akan menjadi tantangan. Sementara banyak potensi pendapatan yang justru dikuasai pemerintah pusat,” ujar Purdiono, Kamis (2/7/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk berhenti berinovasi.
Sebaliknya, Pemprov Kalteng bersama pemerintah kabupaten dan kota perlu menyusun kebijakan fiskal yang lebih adaptif dengan memaksimalkan seluruh potensi penerimaan yang tersedia sesuai kewenangan daerah.
Upaya itu dapat dilakukan melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi pengelolaan aset, mendorong investasi yang berdampak pada peningkatan penerimaan daerah, serta memperkuat tata kelola keuangan yang lebih efisien dan akuntabel.
Dengan strategi tersebut, sumber-sumber PAD diharapkan dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Purdiono juga menilai peningkatan PAD bukan hanya berkaitan dengan besarnya penerimaan daerah, tetapi juga menjadi indikator kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri.
Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin luas pula ruang fiskal pemerintah daerah untuk menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mendorong pemerintah daerah terus menghadirkan inovasi kebijakan fiskal agar potensi pendapatan yang dimiliki Kalteng dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan begitu, ketahanan fiskal daerah akan semakin kuat dan pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan,” pungkasnya. (adv)
