![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Penguatan keamanan digital di lingkungan pemerintahan menjadi perhatian serius Pemprov Kalteng. Di tengah pesatnya transformasi digital dan semakin luasnya penggunaan sistem elektronik dalam pelayanan publik, kesiapan menghadapi serangan siber perlu dibangun secara terencana, terkoordinasi, dan melibatkan seluruh perangkat daerah.
Sebagai langkah memperkuat perlindungan sistem informasi pemerintahan, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng memfasilitasi kegiatan Asistensi Pembentukan dan Registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT) bagi pemerintah kabupaten dan kota se-Kalteng.
Kegiatan yang berlangsung pada 9–10 November 2026 ini dilaksanakan secara daring dan luring, dengan pusat kegiatan di Ruang GSP Lantai 2 Kantor Diskominfosantik Kalteng. Asistensi menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memberikan pendampingan terkait pembentukan, registrasi, hingga kesiapan operasional tim tanggap insiden siber di daerah.
Melalui kegiatan ini, pemerintah kabupaten dan kota didorong segera membentuk serta melakukan registrasi resmi TTIS/CSIRT. Keberadaan tim ini diharapkan menjadi bagian penting dari sistem pertahanan digital pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi ancaman yang dapat mengganggu keamanan data, infrastruktur teknologi informasi, maupun keberlangsungan pelayanan publik.
Kepala Diskominfosantik Kalteng Adiah Chandra Sari menyampaikan, pembentukan TTIS/CSIRT merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan siber pemerintah daerah. Kebutuhan ini semakin mendesak seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menurut Adiah, transformasi digital harus diimbangi dengan sistem keamanan yang memadai. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut mampu menyediakan layanan berbasis elektronik, tetapi juga harus memastikan seluruh sistem yang digunakan terlindungi dari berbagai potensi gangguan dan serangan siber.
“Sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber, penanganan insiden siber menuntut kesiapsiagaan yang terstruktur dan terkoordinasi,” ujar Adiah.
Ia menjelaskan, TTIS/CSIRT memiliki peran penting dalam membangun mekanisme penanganan insiden siber di lingkungan pemerintahan. Tim ini harus mampu menjadi garda terdepan dalam melindungi data, sistem elektronik, dan infrastruktur informasi pemerintah daerah.
Karena itu, pembentukan tim tidak cukup hanya melalui penerbitan keputusan atau penyelesaian proses administrasi. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya personel yang memiliki kompetensi, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta prosedur penanganan insiden yang dapat diterapkan ketika terjadi ancaman terhadap sistem digital.
Adiah berharap asistensi yang melibatkan BSSN ini dapat membantu pemerintah kabupaten dan kota memahami tahapan pembentukan TTIS/CSIRT secara lebih komprehensif. Dengan pendampingan yang tepat, proses registrasi diharapkan berjalan lebih cepat dan diikuti kesiapan tim dalam menjalankan tugas pengamanan.
Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN Danang Jaya menekankan bahwa keberhasilan pembentukan CSIRT sangat bergantung pada kesiapan operasional dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.
Ia mengingatkan, tim tanggap insiden siber harus memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman, melakukan analisis awal, mengambil tindakan penanganan, serta mendukung pemulihan sistem setelah terjadi gangguan.
“Tim CSIRT tidak hanya sekadar dibentuk dan teregistrasi, tetapi yang paling utama adalah harus berfungsi dengan optimal. Berdasarkan data nasional, tercatat ada sekitar 350.000 serangan siber yang terjadi di Indonesia mencakup berbagai sektor,” jelas Danang.
Besarnya jumlah serangan siber itu menunjukkan pentingnya kesiapan setiap instansi dalam membangun perlindungan digital. Pemerintah daerah perlu memahami bahwa ancaman siber dapat muncul dalam berbagai bentuk dan berpotensi menyasar sistem yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan.
Danang mengibaratkan TTIS/CSIRT sebagai satuan pengamanan di ruang digital. Seperti halnya petugas keamanan yang bertugas menjaga lingkungan fisik, tim CSIRT harus mampu memberikan respons cepat atau quick response ketika terjadi gangguan maupun serangan terhadap sistem elektronik.
Kemampuan merespons secara cepat diperlukan agar insiden dapat segera ditangani dan dampaknya tidak meluas. Selain itu, proses pemulihan sistem juga harus menjadi bagian dari kesiapan tim sehingga layanan pemerintahan tetap dapat berjalan setelah mengalami gangguan.
Untuk mencapai kemampuan itu, peningkatan kapasitas personel perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian terhadap pengembangan kompetensi teknis, pemahaman prosedur penanganan insiden, serta kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait.
Dalam paparannya, Danang juga menegaskan bahwa pengamanan TTIS/CSIRT harus mencakup seluruh aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) milik pemerintah daerah sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Cakupan pengamanan tidak boleh terbatas pada perangkat maupun aplikasi yang dikelola Dinas Kominfo. Seluruh perangkat daerah dan unit pelayanan publik yang menggunakan sistem elektronik perlu menjadi bagian dari perhatian tim tanggap insiden siber.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus adalah pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), misalnya, mengelola berbagai informasi penting terkait pelayanan kesehatan masyarakat sehingga membutuhkan perlindungan sistem digital yang memadai.
“Termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mengelola data pelayanan publik vital, harus masuk ke dalam cakupan pengamanan Tim CSIRT Daerah,” tambah Danang.
Pengamanan terhadap seluruh aset TIK tersebut diperlukan untuk menghindari adanya celah perlindungan di lingkungan pemerintah daerah. Dengan cakupan yang menyeluruh, potensi ancaman terhadap aplikasi, jaringan, pusat data, maupun sistem pelayanan publik dapat diantisipasi melalui koordinasi yang lebih terarah.
Selain memperkuat tim tanggap insiden, BSSN juga mendorong pemerintah daerah menerapkan prinsip security by design dalam setiap pengembangan aplikasi dan sistem elektronik.
Prinsip ini mengutamakan aspek keamanan sejak tahap perencanaan dan pembangunan sistem. Dengan demikian, pengembang aplikasi perlu memperhatikan potensi kerentanan, perlindungan data, serta mekanisme pengamanan sebelum sistem digunakan untuk mendukung pelayanan pemerintahan.
Langkah pencegahan sejak awal menjadi penting agar aplikasi yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga memiliki tingkat keamanan yang memadai. Pemerintah daerah juga perlu memastikan sistem yang sudah berjalan mendapatkan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
BSSN turut mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar responsif dalam menindaklanjuti notification alert atau notifikasi peringatan yang disampaikan. Informasi ini menjadi salah satu bentuk peringatan dini terhadap potensi ancaman maupun indikasi insiden siber yang membutuhkan pemeriksaan dan penanganan segera.
Pemerintah daerah diharapkan tidak mengabaikan setiap peringatan yang diterima. Tindak lanjut secara cepat dan tepat dapat membantu mengidentifikasi risiko lebih awal sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan yang berdampak terhadap layanan pemerintahan.
Melalui asistensi selama dua hari ini, pemerintah kabupaten dan kota se-Kalteng diharapkan dapat menyusun target pembentukan dan registrasi TTIS/CSIRT secara terukur. Target itu perlu diikuti langkah konkret, mulai dari penyiapan kelembagaan, penunjukan personel, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penyusunan mekanisme penanganan insiden.
Koordinasi antara pemerintah daerah dan BSSN juga diharapkan semakin kuat, terutama dalam pertukaran informasi mengenai ancaman siber, pemanfaatan peringatan dini, serta penanganan insiden yang membutuhkan dukungan lintas instansi.
Pemprov Kalteng melalui Diskominfosantik berkomitmen melanjutkan penguatan sinergi bersama BSSN dan pemerintah kabupaten/kota untuk membangun ekosistem keamanan siber daerah yang tangguh, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Upaya ini menjadi bagian dari langkah Pemprov Kalteng dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital yang aman, andal, dan terpercaya. Dengan terbentuknya tim tanggap insiden siber yang memiliki kesiapan operasional, perlindungan terhadap data dan sistem elektronik pemerintah diharapkan semakin kuat, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik berbasis digital dengan lebih aman dan nyaman. (adv)
