![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalteng, Asdy Narang, menilai kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penurunan APBD tahun 2026 perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Pasalnya, besaran APBD yang kini disebut hanya sekitar Rp5,4 triliun, turun dari lebih Rp10 triliun pada beberapa tahun terakhir, dinilai belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan di daerah.
Menurut Asdy, luas wilayah Kalteng yang mencapai sekitar satu setengah kali Pulau Jawa membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, terutama untuk pemerataan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di kabupaten-kabupaten.
“Dengan kondisi geografis dan luas wilayah seperti Kalteng, tentu kebutuhan pembiayaan pembangunan tidak kecil. Ini yang harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan penganggaran,” ujarnya belum lama ini.
Ia mengungkapkan, tantangan pembangunan di Bumi Tambun Bungai tidak hanya soal jarak dan akses, tetapi juga kondisi alam yang memerlukan biaya lebih besar dalam pembangunan jalan, jembatan, dan sarana penunjang lainnya.
Jika anggaran terbatas, dikhawatirkan sejumlah program prioritas tidak dapat berjalan optimal.
“Kalau anggaran semakin kecil, maka pilihan program juga semakin terbatas. Akibatnya, pemerataan pembangunan bisa terhambat,” katanya.
Asdy juga menyoroti bahwa hingga saat ini masih terdapat wilayah di Kalteng yang membutuhkan peningkatan konektivitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh sebab itu, ia berharap kebijakan anggaran dapat mempertimbangkan kebutuhan strategis daerah secara proporsional.
Di sisi lain, ia menegaskan DPRD akan memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan agar penggunaan APBD tetap efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dengan anggaran yang ada, kami akan memastikan pengawasan berjalan maksimal agar setiap program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Terkait pembangunan infrastruktur, Asdy mengingatkan agar kualitas pekerjaan tetap dijaga meskipun anggaran terbatas.
Ia menilai, proyek yang dikerjakan tanpa standar mutu yang baik justru akan menimbulkan beban anggaran di masa mendatang akibat perbaikan berulang.
“Kita tidak ingin pembangunan hanya bersifat sementara. Jalan dan jembatan yang dibangun harus memiliki daya tahan jangka panjang agar tidak terus-menerus diperbaiki,” pungkasnya. (dam)
