Aliansi P3K Bahas Empat Program, Reza Prabowo Paparkan Realisasi Pendidikan Kalteng
Sebarkan artikel ini
FOTO Ist.: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo.
PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, memaparkan secara rinci realisasi sejumlah program prioritas pendidikan saat menerima audiensi Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan Kalimantan Tengah (P3K) di Aula Pintar Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Pertemuan yang berlangsung terbuka dan konstruktif itu membahas empat isu strategis, yakni revitalisasi sekolah, Program 1.000 Rumah Guru Berkah DP 0 persen, seragam sekolah gratis, serta peningkatan kesejahteraan pramubakti.
Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Aliansi P3K menyampaikan bahwa audiensi dilakukan sebagai ruang dialog untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung kepada pemerintah. Menurutnya, berbagai program pendidikan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu terus dikawal agar pelaksanaannya transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat hingga wilayah pedalaman dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menanggapi aspirasi mengenai revitalisasi sekolah, Reza menjelaskan bahwa seluruh proses penetapan sekolah penerima bantuan dilakukan melalui mekanisme yang terukur. Usulan dari sekolah diverifikasi menggunakan aplikasi PENA Kalteng, kemudian disandingkan dengan data pokok pendidikan (Dapodik) sehingga kondisi bangunan dapat dipantau secara digital melalui dokumentasi foto, titik koordinat, hingga pembaruan data secara berkala.
“Revitalisasi tidak dilakukan berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan usulan yang diverifikasi. Semua sekolah dapat dipantau secara digital sehingga kondisi bangunan benar-benar terlihat. Untuk program revitalisasi dari pemerintah pusat, sebanyak 72 sekolah di Kalimantan Tengah telah terealisasi, sementara pembangunan melalui APBD tetap berjalan sesuai kemampuan anggaran daerah,” jelas Reza, Senin (07/07/2026).
Selain menjelaskan mekanisme revitalisasi, Reza juga menjawab pertanyaan mengenai Program 1.000 Rumah Guru Berkah dengan skema DP 0 persen. Ia menegaskan bahwa program tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Bank Kalteng sebagai upaya membantu guru memiliki rumah layak huni melalui skema pembiayaan yang lebih ringan.
“Program ini lahir karena kami menemukan masih ada guru yang belum memiliki rumah layak. Kami ingin mempermudah akses kepemilikan rumah melalui skema yang lebih ringan, bukan membebani guru,” ujarnya.
Ia menerangkan, pemerintah memberikan subsidi uang muka sebesar Rp10 juta kepada setiap guru yang memenuhi persyaratan. Selain itu, penerima program juga memperoleh masa tenggang pembayaran cicilan selama tiga bulan setelah akad kredit sehingga memiliki waktu mempersiapkan kebutuhan sebelum mulai mengangsur.
Pembahasan berikutnya berfokus pada program seragam sekolah gratis. Aliansi P3K mempertanyakan mekanisme distribusi bantuan setelah menemukan adanya siswa yang hanya menerima sebagian bantuan, padahal sebelumnya beredar informasi bahwa penerima memperoleh paket lengkap. Mereka juga meminta kepastian agar distribusi bantuan menjangkau siswa di wilayah pelosok secara merata.
Menjawab hal tersebut, Reza memastikan program seragam sekolah gratis tetap dilaksanakan pada 2026 dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan kondisi ekonomi penerima agar manfaatnya lebih tepat sasaran.
“Berkaitan dengan seragam gratis, tahun kemarin sudah kita bagikan kepada siswa yang masuk SMA, SMK maupun SLB. Tahun ini Bapak Gubernur juga menggratiskan lagi seragam untuk seluruh siswa-siswi baru. Namun setelah kami laporkan, Bapak Gubernur meminta agar bantuan diprioritaskan kepada siswa dari keluarga tidak mampu,” ujar Reza.
Ia menjelaskan, siswa baru dari keluarga kurang mampu akan menerima empat jenis seragam, yaitu putih abu-abu, batik, pramuka, dan olahraga, beserta satu pasang sepatu. Sementara itu, siswa baru dari keluarga mampu hanya menerima seragam batik dan olahraga. Adapun seragam putih abu-abu, pramuka, dan sepatu dialihkan kepada siswa kelas XI dan XII yang juga berasal dari keluarga kurang mampu.
“Seragam putih abu-abu, pramuka, dan sepatu yang tidak dibagikan kepada siswa baru dari keluarga mampu akan dialihkan kepada siswa kelas XI dan XII yang juga berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi adil itu bukan berarti semua harus sama,” tegasnya.
Reza menambahkan, validasi data penerima dilakukan secara ketat dengan melibatkan kepala sekolah, kepala desa, serta diketahui damang dan mantir adat agar bantuan benar-benar diterima siswa yang berhak.
Pada pembahasan terakhir mengenai jasa pramubakti, Aliansi P3K meminta penjelasan mengenai sasaran penerima, besaran anggaran, serta cakupan program bagi tenaga pendukung pendidikan di Kalimantan Tengah. Menurut Reza, peningkatan kesejahteraan tenaga pendukung pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintah daerah.
“Guru-guru kita, pramubakti, tenaga administrasi, termasuk guru yang belum lulus PPPK atau belum masuk guru kontrak, ini menjadi fokus utama kita. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka. Kita akan mengusulkan peningkatan jasa pramubakti dan jasa tenaga administrasi agar bisa kita setarakan atau setidaknya kita tingkatkan mendekati Upah Minimum Provinsi Kalimantan Tengah,” pungkas Reza.
Menutup audiensi, Reza menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan Aliansi P3K. Ia menegaskan bahwa kritik dan aspirasi yang disampaikan secara konstruktif menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, lanjutnya, akan terus membuka ruang dialog dengan masyarakat serta memperkuat transparansi dan pemerataan pembangunan pendidikan hingga menjangkau sekolah-sekolah di wilayah pedalaman dan daerah 3T. (Red/ADV)
![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
