![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemerataan infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan yang perlu mendapat perhatian di Kalteng.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Maryani Sabran, menyoroti kondisi jaringan jalan kabupaten/kota yang sebagian besar belum masuk kategori mantap.
Berdasarkan data yang disampaikan Maryani, total panjang jalan kabupaten/kota di Kalteng mencapai sekitar 14.565,03 kilometer. Dari keseluruhan panjang itu, baru 38,44 persen yang berada dalam kondisi mantap, sementara sekitar 61,56 persen lainnya belum masuk kategori mantap.
Kondisi ini menjadi perhatian karena jalan memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat di berbagai kawasan. Tidak hanya sebagai akses perjalanan, jalan juga menjadi penghubung antara permukiman, pusat pelayanan, kawasan produksi hingga lokasi pemasaran.
Maryani mengingatkan agar luas wilayah Kalteng tidak menjadi alasan untuk mengurangi perhatian terhadap masyarakat yang berada jauh dari pusat perkotaan. Kawasan pedalaman, pesisir, perbatasan dan daerah terpencil tetap membutuhkan akses infrastruktur yang layak.
“Kalteng ini wilayahnya memang luas. Tapi jangan sampai karena luas wilayah, masyarakat di pedalaman, pesisir, perbatasan, dan daerah terpencil justru menerima pelayanan publik yang lebih rendah,” ujarnya, Senin (28/9/2026).
Ia menilai pemerataan pembangunan perlu menjadi bagian dari perencanaan infrastruktur. Setiap wilayah memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga penentuan prioritas pembangunan harus mempertimbangkan kondisi jalan dan tingkat kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kalau melihat datanya, dari sekitar 14.565 kilometer jalan kabupaten/kota, yang mantap baru 38,44 persen. Artinya masih ada sekitar 61,56 persen yang kondisinya belum mantap,” kata Maryani.
Menurut dia, persoalan jalan tidak dapat dipandang hanya dari sisi kelancaran perjalanan. Kualitas akses transportasi turut memengaruhi pergerakan ekonomi masyarakat, terutama bagi wilayah yang menjadi sentra pertanian, perkebunan maupun kegiatan produksi lainnya.
Jalan yang belum memadai dapat membuat proses pengangkutan hasil produksi menuju pasar menjadi lebih sulit. Pada saat yang sama, akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik juga membutuhkan dukungan jaringan transportasi yang baik.
“Jalan itu bukan hanya soal orang bisa lewat atau tidak. Ini berkaitan dengan distribusi barang, mobilitas masyarakat, sampai bagaimana hasil produksi dari daerah bisa dibawa dan dijual ke pasar,” jelasnya.
Karena itu, Maryani mendorong Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota memperkuat sinergi dalam penanganan infrastruktur. Program pembangunan dan peningkatan jalan diharapkan disusun berdasarkan skala kebutuhan, terutama pada wilayah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses.
Pemerataan juga perlu menjadi perhatian agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan yang sudah berkembang. Akses menuju wilayah pedalaman, pesisir, perbatasan dan daerah terpencil perlu terus diperkuat untuk mendukung aktivitas masyarakat serta membuka konektivitas antarkawasan.
Maryani berharap peningkatan kualitas jalan dapat berjalan seiring dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang terhubung dan memadai akan memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial maupun ekonomi.
“Bagaimana kita bisa bicara pertumbuhan ekonomi kalau jalan yang menjadi urat nadi distribusi barang dan mobilitas masyarakat masih belum layak,” pungkasnya. (adv)
