PALANGKA RAYA – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh melaksanakan reses perseorangan pada masa persidangan II Tahun Sidang 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) Palangka 2, tepatnya di Kelurahan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, belum lama ini.
Kegiatan reses tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, terutama terkait persoalan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum tepat sasaran di lingkungan mereka.
Dalam pertemuan itu, Ketua RT 04 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dalam pendataan penerima bantuan sosial.
“Penyaluran bansos di kelurahan menimbulkan masalah, di mana warga yang berhak justru sering tidak menerima, sementara yang tidak memenuhi kriteria malah terdata sebagai penerima,” ujarnya baru-baru ini.
Ia menilai, permasalahan tersebut terjadi karena proses pendataan yang masih mengandalkan survei atau sensus tanpa melibatkan pihak yang memahami kondisi riil masyarakat di tingkat bawah.
“Pendataan yang hanya mengandalkan survei atau sensus belum akurat. Seharusnya melibatkan RT yang lebih mengetahui kondisi warga agar bantuan tepat sasaran,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Rakyat asal Dapil Kalteng I, meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas ini menyatakan bahwa aspirasi masyarakat terkait bansos menjadi perhatian serius dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Ia menegaskan pentingnya validitas data dalam setiap program bantuan sosial agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
“Masukan seperti ini sangat penting bagi kami untuk menjadi bahan evaluasi. Penyaluran bansos harus benar-benar tepat sasaran agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ucapnya.
Selain itu, ia juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah, aparat kelurahan, hingga RT dan RW dalam proses pendataan agar lebih akurat dan transparan.
Menurutnya, keterlibatan perangkat wilayah paling bawah sangat krusial karena mereka yang paling memahami kondisi sosial dan ekonomi warga secara langsung.
Kegiatan reses ini menjadi wadah komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat dalam menyerap aspirasi serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi di daerah.
Melalui reses tersebut, diharapkan berbagai masukan masyarakat dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial agar lebih adil dan merata. (Red/Adv)
