![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menyoroti masih adanya ketimpangan layanan dasar di sejumlah wilayah pelosok yang hingga kini menjadi keluhan masyarakat.
Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat Pemprov maupun kabupaten/kota memperkuat kolaborasi guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Menurut Nafsiah, akses infrastruktur yang belum memadai, kekurangan tenaga pendidik, serta keterbatasan tenaga kesehatan merupakan masalah yang masih sering ditemukan di sejumlah daerah.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Memang hal-hal seperti ini masih ada, terutama di daerah pelosok. Soal jalan, guru, dan tenaga kesehatan masih sangat kurang di sana, masih dikeluhkan warga. Jadi ini menjadi perhatian buat pemerintah daerah,” katanya, Rabu (3/6/2026).
Ia menjelaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik di kawasan perkotaan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan layanan yang merata hingga ke daerah terpencil.
Nafsiah mengungkapkan, DPRD Kalteng masih menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait sulitnya akses transportasi akibat kerusakan jalan serta keterbatasan tenaga pengajar dan tenaga medis.
Persoalan tersebut, menurutnya, harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah agar tidak terus berulang setiap tahun.
“Persoalan seperti ini perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat di daerah,” ujarnya.
Ia menilai penyelesaian masalah memerlukan langkah terintegrasi antarinstansi. Setiap OPD harus mampu menyusun program yang saling mendukung sehingga penanganan persoalan di lapangan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Selain itu, Nafsiah menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemprov.
Meskipun beberapa urusan pelayanan dasar berada di bawah kewenangan pemerintah daerah setempat, dukungan dan fasilitasi dari Pemprov tetap diperlukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
Ia mencontohkan, dalam beberapa persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor maupun dukungan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), peran Pemprov sangat penting untuk menjembatani kebutuhan daerah.
“Kalau skala yang luas, misalnya untuk fasilitasi persoalan CSR, provinsi bisa masuk membantu,” tegasnya.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, OPD, dan pemangku kepentingan lainnya, Nafsiah berharap berbagai aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan menjadi program yang nyata dan tepat sasaran.
Dengan demikian, masyarakat di wilayah pelosok dapat merasakan manfaat pembangunan secara lebih merata, baik dari sisi infrastruktur, pendidikan, maupun layanan kesehatan. (adv)
