![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Universitas Palangka Raya (UPR) kembali menunjukkan kiprahnya dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan. Dua akademisi UPR, Dr. Darmae Nasir, M.A. dan Ir. Hendrik Segah, S.Hut., M.Si., Ph.D., IPU, mendapat undangan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti rapat strategis mengenai tata kelola lahan gambut nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada 24 September 2026.
Kehadiran kedua akademisi tersebut menjadi representasi kontribusi perguruan tinggi dari Kalimantan Tengah dalam pembahasan isu strategis nasional. Darmae Nasir yang menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum UPR menilai undangan tersebut merupakan bentuk kepercayaan pemerintah terhadap kapasitas akademisi UPR. “Undangan dari Bapak Presiden merupakan kehormatan besar sekaligus wujud pengakuan atas dedikasi Universitas Palangka Raya dalam kajian lahan basah dan gambut. Secara institusional, kami senantiasa merencanakan dan mengalokasikan dukungan penuh terhadap riset-riset strategis yang tidak hanya berdampak bagi Kalimantan Tengah, tetapi juga memberikan solusi konkret bagi arah kebijakan pembangunan nasional,” ujarnya, baru-baru ini.
Rapat strategis tersebut membahas berbagai agenda penting yang berkaitan dengan penguatan tata kelola lahan gambut di Indonesia. Fokus pembahasan meliputi mitigasi kebakaran hutan dan lahan, percepatan restorasi gambut, pengembangan teknologi deteksi dini kawasan rawan karhutla, hingga pemanfaatan lahan gambut yang tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
Pemerintah juga menempatkan pengelolaan lahan gambut sebagai salah satu bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus pencapaian target penurunan emisi karbon. Berbagai masukan dari kalangan akademisi diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Selain menjabat sebagai Direktur Pusat Pengembangan IPTEK dan Inovasi Gambut (PPIIG) UPR, Hendrik Segah turut memaparkan pentingnya penerapan kebijakan berbasis sains dalam pengelolaan lahan gambut yang melibatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam pelaksanaannya.
“Pengelolaan lahan gambut yang kompleks tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan intervensi teknologi dan inovasi berkelanjutan agar fungsi hidrologis dan ekologis gambut tetap terjaga, namun di sisi lain dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat sekitar. Melalui PPIIG UPR, kami mempresentasikan peta jalan riset inovasi gambut yang selaras dengan visi strategis pemerintah pusat,” jelas Hendrik Segah.
Selama ini PPIIG UPR dikenal aktif mengembangkan berbagai inovasi di bidang pengelolaan lahan gambut. Beragam penelitian dilakukan mulai dari teknologi pemantauan atau deteksi dini, pembasahan kembali kawasan gambut, revegetasi lahan, hingga penguatan pendekatan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang hidup di kawasan ekosistem gambut.
Keterlibatan akademisi UPR dalam forum nasional tersebut sekaligus mempertegas posisi Universitas Palangka Raya sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai lahan gambut tropis. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam mendukung penyusunan kebijakan pemerintah yang berbasis hasil riset.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, kementerian terkait, lembaga riset, dan perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan strategi pengelolaan gambut yang lebih komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan. Sinergi tersebut juga menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya pencegahan karhutla, menjaga keseimbangan ekosistem, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan gambut.
Melalui partisipasi aktif para akademisinya dalam forum strategis tingkat nasional, Universitas Palangka Raya menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi sebagai pusat unggulan pengembangan sains lahan gambut tropis di Indonesia. Peran tersebut diharapkan mampu menghasilkan inovasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun lingkungan. (Red/Adv)
