MUARA TEWEH – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Wilayah Timur Semester I Tahun 2026 sebagai langkah strategis memperkuat sinergi dan mempercepat perluasan akses keuangan di daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat A, Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, TPAKD kabupaten, hingga pimpinan lembaga jasa keuangan. Rakor ini menjadi bagian penting dalam mendukung pembiayaan sektor produktif, pengembangan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam forum tersebut, TPAKD turut memaparkan capaian program kerja sepanjang 2025. Sebanyak 58.937 debitur telah memperoleh akses pembiayaan melalui berbagai skema seperti KUR, KPMR, dan kredit lainnya. Selain itu, program Simpanan Pelajar (SimPel) berhasil menjangkau 405.983 nasabah, didukung oleh 11.056 agen Laku Pandai dan 2.196 merchant QRIS sebagai upaya memperluas akses layanan keuangan digital.
Capaian lain juga terlihat dari penambahan 22.746 nasabah baru pada berbagai program tabungan. Hal ini menunjukkan komitmen kuat seluruh anggota TPAKD dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
Asisten Direktur Senior OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Andrianto Suhada, menegaskan bahwa forum TPAKD menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Harapannya, forum TPAKD ini dapat berperan strategis sebagai wadah sinergi antara pemerintah daerah, regulator, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong inklusi keuangan dan pembiayaan UMKM. Selain itu, melalui kerja sama yang kuat dan berkelanjutan, kita optimis dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan inklusif secara keuangan,” terang Andrianto, baru-baru ini.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara, B. P. Girsang, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai Rakor TPAKD merupakan wadah penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna memperluas akses layanan keuangan yang merata dan berkelanjutan.
“Saya mengajak kita semua untuk menjadikan kegiatan ini sebagai langkah konkret dalam memperkuat komitmen bersama. Mari kita bangun kolaborasi yang solid, bekerja secara terarah, dan memastikan setiap program yang dirancang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan kerja sama yang kuat dan berkelanjutan, saya optimistis kita dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Barito Utara,” ujar Girsang.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara Buntok, Bambang Sri Prastyono, memaparkan perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Tengah. Hingga 6 April 2026, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp821,22 miliar atau 25,82 persen dari target Rp3,18 triliun, dengan jumlah debitur sebanyak 10.502 atau 37,77 persen dari target.
Ia menjelaskan bahwa penyaluran KUR tahun 2026 didominasi oleh skema mikro dengan nilai Rp10 juta hingga Rp100 juta yang mencapai 70,43 persen dari total penyaluran. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan seperti belum optimalnya realisasi terhadap target, ketimpangan distribusi antar wilayah dan sektor, serta keterbatasan data debitur dalam sistem informasi.
Untuk itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, TPAKD, dan lembaga keuangan melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi kredit, percepatan penyediaan data debitur potensial, serta diversifikasi penyalur guna mendorong pemerataan akses pembiayaan.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang membahas program prioritas TPAKD tahun 2026, strategi penguatan pembiayaan UMKM, serta upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah.
Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu merumuskan langkah konkret untuk mempercepat akses keuangan yang lebih luas, merata, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. (Red/Adv)
