![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Abdul Hafid, mendorong pemerintah mengambil langkah cepat melalui evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur jalan dan jembatan, sekaligus memperkuat penertiban kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) di ruas Jalan Trans Kalimantan.
Dorongan itu muncul setelah ambruknya box culvert di Kilometer 11 ruas Jalan Trans Kalimantan jalur Kasongan–Kereng Pangi, Katingan.
Peristiwa tersebut dinilai menjadi peringatan bahwa kondisi sejumlah infrastruktur perlu mendapat perhatian serius agar tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan maupun mengganggu distribusi logistik.
Hafid menegaskan, kendaraan bermuatan melebihi kapasitas memberikan tekanan besar terhadap konstruksi jalan dan jembatan sehingga mempercepat terjadinya kerusakan.
Karena itu, pengawasan terhadap kendaraan ODOL harus dilaksanakan secara konsisten dan tidak bersifat insidental.
“Penindakan terhadap kendaraan ODOL harus lebih tegas dan berkelanjutan. Jangan hanya dilakukan sesaat, tetapi harus menjadi pengawasan rutin,” ujarnya, Selasa (7/7/2026).
Ia juga meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalteng segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jembatan dan box culvert di sepanjang Jalan Trans Kalimantan.
Pemeriksaan itu diperlukan untuk mengetahui kondisi riil setiap infrastruktur sekaligus menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat kerusakan.
Hafid menilai pendataan mengenai usia bangunan, kekuatan konstruksi, dan tingkat kelayakan menjadi dasar penting dalam menyusun program pemeliharaan.
Infrastruktur yang berada di kawasan rawan erosi, khususnya di sekitar bantaran sungai, perlu memperoleh perhatian lebih karena memiliki risiko kerusakan yang lebih tinggi.
Selain itu, ia mengingatkan agar pelaksanaan rehabilitasi dilakukan berdasarkan hasil kajian teknis sehingga anggaran pembangunan benar-benar digunakan pada infrastruktur yang membutuhkan penanganan segera.
“Jangan sampai yang masih layak justru diperbaiki, sementara yang kondisinya sudah mengkhawatirkan belum menjadi prioritas. Semua harus mengacu pada data dan kondisi di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hafid berpandangan perkembangan aktivitas angkutan barang di Kalteng perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur.
Pemerintah juga didorong menyiapkan jalur alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada satu akses utama, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang tetap berjalan apabila terjadi kerusakan atau gangguan pada ruas Jalan Trans Kalimantan.
“Jangan hanya bergantung pada satu jalur. Ketika terjadi gangguan, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik ikut terdampak. Ke depan harus dipikirkan jalur alternatif,” pungkasnya. (adv)
