![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
TANGERANG SELATAN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan integritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah pesatnya transformasi digital. Upaya tersebut dinilai menjadi fondasi utama untuk menciptakan industri jasa keuangan yang tangguh, transparan, serta mampu menghadapi dinamika risiko yang semakin kompleks.
Penegasan itu disampaikan Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, saat menjadi narasumber dalam Kuliah Umum bertema “Governance Excellence: Tata Kelola Modern dan Integritas Publik” di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Roadshow Governansi OJK yang terus digelar di berbagai daerah guna meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya tata kelola yang baik dan nilai-nilai integritas.
Sophia mengatakan penguatan tata kelola menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus membangun dan mempertahankan kepercayaan publik di tengah perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.
“Penguatan tata kelola merupakan kunci untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus membangun dan mempertahankan kepercayaan publik di tengah pesatnya transformasi digital,” kata Sophia Wattimena, Selasa (08/07/2026).
Ia menjelaskan transformasi digital tidak hanya membuka berbagai peluang bagi sektor jasa keuangan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya kompleksitas risiko. Risiko tersebut bersumber dari perkembangan teknologi, sumber daya manusia, proses bisnis, hingga ekosistem digital yang semakin saling terhubung.
Menurut Sophia, kondisi tersebut menuntut setiap organisasi memiliki tata kelola modern yang tidak lagi bersifat reaktif. Sebaliknya, organisasi harus mampu membangun ketahanan atau resilience agar siap menghadapi berbagai ancaman yang dapat muncul sewaktu-waktu.
“Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan integritas publik pada era digital adalah meningkatnya ancaman fraud dan serangan siber yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pendekatan tata kelola modern tidak dapat lagi bersifat reaktif. Organisasi harus membangun resilience, yaitu kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, merespons, dan memulihkan diri secara cepat ketika menghadapi ancaman,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sophia menegaskan tata kelola yang efektif tidak hanya berfungsi memperkuat organisasi, tetapi juga melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari nasabah, investor, konsumen, hingga pihak terkait lainnya. Di saat yang sama, tata kelola yang baik juga mendorong terciptanya akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku.
Kuliah umum tersebut turut dihadiri Wakil Direktur Bidang Akademik PKN STAN Agus Bandiyono, Komite Etik Level Governance OJK Prof. Niki Lukviarman, Kepala OJK Jabodebek Edwin Nurhadi, serta Kepala OJK Provinsi Banten Adi Dharma. Kegiatan itu diikuti lebih dari 600 mahasiswa secara luring maupun daring sebagai bagian dari penguatan literasi tata kelola dan integritas di lingkungan pendidikan.
Dalam kesempatan yang sama, Agus Bandiyono mengapresiasi penyelenggaraan kuliah umum yang digelar OJK. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk sinergi nyata antara regulator dan institusi pendidikan dalam menanamkan budaya tata kelola yang baik sekaligus memperkuat integritas generasi muda sejak dini.
Agus juga mendorong para mahasiswa agar aktif mengambil peran dalam memperkuat integritas publik sebagai bekal ketika nantinya mengemban tugas, baik di sektor publik maupun sektor jasa keuangan. Nilai-nilai integritas, etika, dan profesionalisme dinilai menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berkembang.
Melalui Roadshow Governansi, OJK berharap nilai-nilai tata kelola yang baik dan integritas semakin tertanam dalam karakter, kepemimpinan, serta proses pengambilan keputusan generasi muda Indonesia. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi etika, akuntabilitas, dan profesionalisme guna mendukung terwujudnya sektor jasa keuangan yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan. (Red/ADV)
