HEADLINEPEMKOT PALANGKA RAYA

Desentralisasi Jadi Jalan Perubahan Tata Kelola Daerah

×

Desentralisasi Jadi Jalan Perubahan Tata Kelola Daerah

Sebarkan artikel ini

PALANGKARAYA – Desentralisasi bukan semata soal pelimpahan kewenangan, namun merupakan pintu masuk bagi perubahan mendasar dalam cara pemerintahan melayani masyarakat secara lebih adil, adaptif, dan partisipatif.

Pandangan ini disampaikan Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR), Chandra Anugrah Putra, saat membuka Seminar Nasional bertajuk Desentralisasi sebagai Pilar Transformasi yang digelar di Aula Utama Kampus I UMPR.

“Transformasi dari sistem yang sentralistik menuju pemerintahan yang lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat harus melibatkan seluruh lapisan, termasuk kelompok marginal, perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas,” ujarnya, belum lama ini.

Ia menegaskan bahwa makna sejati otonomi daerah harus tercermin dalam penguatan sosial dan ekonomi lokal yang ditopang oleh kebijakan berbasis bukti, kerja sama antardaerah, dan pembangunan kapasitas sumber daya.

Baca Juga  Yetro Midel Yoseph Ajak Pemerintah dan Swasta Bersinergi Perluas Akses Beasiswa

Seminar ini menghadirkan dua narasumber kunci, yakni Khairul Muluk selaku Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya, serta Mokhammad Najih, Ketua Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam pemaparannya, Khairul menekankan bahwa desentralisasi harus menjadi alat menghadirkan pelayanan publik yang responsif terhadap kondisi lokal, bukan hanya bentuk administratif semata.

“Desentralisasi bukan sekadar pelimpahan kewenangan, tetapi upaya menghadirkan pemerintahan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal. Pembangunan daerah yang inklusif hanya bisa dicapai bila kebijakan dirancang berdasarkan data, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan daerah yang visioner,” ucapnya.

Senada, Mokhammad Najih menambahkan bahwa sinergi dalam pengawasan publik menjadi sangat krusial, dan dunia kampus memiliki potensi besar mendukungnya lewat riset dan edukasi masyarakat.

Baca Juga  Kelurahan Langkai Canangkan Program Cantik Perkuat Data Statistik

Ia menyebut peran perguruan tinggi sangat strategis sebagai penggerak kontrol sosial berbasis keilmuan, baik dalam mendorong transparansi maupun pemberdayaan masyarakat sipil.

“Jika kolaborasi pengawasan ini diperkuat, maka kualitas pelayanan publik akan meningkat secara signifikan,” tandas Chandra. (Red/Adv)

+ posts