Pemprov Kalteng Diminta Perkuat Data Kemiskinan dan Perluas Penyaluran Beras SPHP

PALANGKA RAYA – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mewakili Gubernur Kalteng menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur, pada Senin (8/9/2025).

Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), membahas perkembangan inflasi nasional, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta strategi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Mendagri menyampaikan inflasi nasional pada Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen (y-o-y) dan -0,08 persen (m-t-m), yang dinilai masih terkendali.

Penurunan harga beras disebut tak lepas dari intervensi pemerintah melalui penyaluran Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah.

“Inflasi terjaga di angka yang baik. Pemerintah akan terus memperkuat intervensi melalui Bulog dan kementerian/lembaga terkait,” kata Tito.

Dalam paparannya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut deflasi dipengaruhi turunnya harga komoditas seperti tomat, cabai rawit, dan telur ayam ras.

Namun, beberapa daerah masih mencatat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) akibat harga cabai merah dan cabai rawit.

Selain inflasi, Mendagri juga menyoroti kondisi Kamtibmas. Sejak 25 Agustus 2025, tercatat 228 aksi unjuk rasa di 35 provinsi, dengan 42 di antaranya berujung anarkis.

Ia meminta kepala daerah bersama Forkopimda untuk menjaga kondusifitas dengan langkah antisipasi, rekonsiliasi, hingga perbaikan fasilitas publik.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar mengungkapkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta jiwa, sementara miskin ekstrem 2,38 juta jiwa.

Untuk menekan angka tersebut hingga 5 persen pada 2029, pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan 0,86 persen per tahun.

“Angka kemiskinan sejalan dengan inflasi. Karena itu, pengendalian harga menjadi kunci untuk menurunkan jumlah penduduk miskin,” ujarnya.

Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan nasional turun 0,54 persen dari 9,03 persen pada Maret 2024 menjadi 8,47 persen pada Maret 2025.

Kalteng sendiri berada di bawah rata-rata nasional, meski naik tipis dari 5,17 persen pada Maret 2024 menjadi 5,18 persen pada Maret 2025.

Menanggapi hal ini, Yuas Elko menekankan pentingnya pemutakhiran data penerima bantuan sosial di Kalteng melalui Dashboard Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Update data penerima bantuan agar tidak terjadi tumpang tindih. Nanti di-SK-kan Gubernur, terutama untuk program Kartu Huma Betang,” tegasnya.

Ia juga mendorong optimalisasi penyaluran beras SPHP serta GPM di Kalteng untuk menjaga stabilitas harga dan menekan angka kemiskinan.

“Terus jalankan program SPHP dan Gerakan Pangan Murah. Ini sangat membantu masyarakat,” pungkas Yuas. (red/adv)

Jumlah Pengunjung 121