Pemprov Dorong Kajian Risiko Bencana untuk Perkuat Perencanaan Pembangunan Kalteng

PALANGKA RAYA – Upaya membangun daerah yang tangguh terhadap bencana terus menjadi perhatian Pemprov Kalteng.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan ialah memperkuat penyusunan kebijakan penanggulangan bencana melalui kajian risiko yang komprehensif dan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan Sosialisasi Kajian Risiko Bencana dan Perhitungan IKD Kalteng Tahun 2026 oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, di Aula Kantor BPB-PK Kalteng, Rabu (1/7/2026).

Membacakan sambutan Sekretaris Daerah, Yuas Elko menyampaikan penghargaan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas dukungan yang diberikan sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana.

Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi modal penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang semakin efektif.

Menurutnya, tantangan kebencanaan yang semakin kompleks menuntut pemerintah untuk tidak hanya fokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga memperkuat aspek pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan melalui perencanaan yang matang serta berbasis data.

“Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan amanat undang-undang yang menjadi urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keberhasilan penanggulangan bencana memerlukan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, Pemprov, serta pemerintah kabupaten dan kota.

Sinergi tersebut diperlukan agar seluruh tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan secara terarah, terpadu, berkelanjutan, dan memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

Yuas mengatakan, penyusunan Kajian Risiko Bencana dan IKD menjadi instrumen penting dalam memetakan tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas, serta ketahanan daerah.

Informasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan, menyusun program prioritas, hingga mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif.

Melalui hasil kajian yang akurat, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas mitigasi bencana, memperkuat kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan, serta mendorong pembangunan yang memperhitungkan berbagai potensi risiko di setiap wilayah.

Ia juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan sosialisasi sebagai ruang untuk memperkuat koordinasi, bertukar pengalaman, dan menyamakan persepsi mengenai pentingnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berbasis kajian ilmiah.

Dengan demikian, setiap daerah di Kalteng diharapkan memiliki kapasitas yang semakin baik dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.

Yuas optimistis kolaborasi yang terus diperkuat akan menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih efektif sekaligus mendukung terwujudnya Kalteng yang semakin BERKAH, Maju, dan Sejahtera.

Sosialisasi yang berlangsung pada 1–2 Juli 2026 tersebut diikuti sekitar 66 peserta yang berasal dari BPBD Kalteng, BPBD kabupaten dan kota, perangkat daerah, serta instansi terkait.

Selain meningkatkan pemahaman mengenai Kajian Risiko Bencana dan IKD, kegiatan ini juga menjadi langkah menyelaraskan arah kebijakan penanggulangan bencana antara pemerintah pusat, Pemprov, dan pemerintah kabupaten dan kota agar pembangunan daerah semakin tangguh terhadap berbagai potensi bencana. (adv)

Jumlah Pengunjung 13