DPRD Kalteng Minta Distribusi BBM Subsidi Dibenahi
Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah.
PALANGKA RAYA – Dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi kian dirasakan masyarakat di Kalteng, terutama kalangan nelayan yang menggantungkan operasionalnya pada ketersediaan Solar subsidi.
Kondisi di lapangan menunjukkan pasokan yang semakin terbatas, sehingga memicu kekhawatiran terhadap keberlanjutan aktivitas ekonomi mereka.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menegaskan bahwa nelayan merupakan kelompok yang paling rentan terdampak situasi ini.
Ketergantungan terhadap Solar subsidi membuat mereka kesulitan beradaptasi ketika pasokan tidak stabil.
“Nelayan sangat bergantung pada Solar subsidi. Ketika distribusinya tidak lancar, maka aktivitas melaut otomatis terganggu,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).
Menurutnya, keterbatasan pasokan tersebut tidak hanya berdampak pada frekuensi melaut, tetapi juga berpengaruh terhadap pendapatan nelayan.
Sejumlah nelayan bahkan memilih mengurangi aktivitas karena biaya operasional yang meningkat tidak sebanding dengan hasil tangkapan.
Di sisi lain, ia menilai kenaikan harga BBM tidak memberikan dampak signifikan terhadap sektor usaha berskala besar seperti pertambangan.
Namun, kondisi ini justru memperlebar kesenjangan beban ekonomi antara pelaku usaha besar dan masyarakat kecil.
“Untuk sektor tambang mungkin tidak terlalu terasa. Namun bagi masyarakat umum, khususnya nelayan, dampaknya sangat signifikan,” tambahnya.
Lebih lanjut, kenaikan harga BBM juga berdampak pada meningkatnya biaya distribusi barang dan jasa. Hal ini berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran, sehingga menambah tekanan ekonomi masyarakat secara luas.
Siti berharap pemerintah melalui instansi terkait dapat segera melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kelangkaan di lapangan.
Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat agar masyarakat kecil tetap mendapatkan akses energi yang terjangkau.
“Distribusi harus diawasi dengan baik agar benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak, khususnya nelayan. Jangan sampai mereka semakin terbebani,” tandasnya. (dam)
![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
