DPRD Kalteng Tekankan Pengendalian Inflasi Harus Menyentuh Akar Permasalahan

PALANGKA RAYA – Masuknya Kalteng dalam tiga besar daerah dengan tingkat inflasi tertinggi secara nasional menjadi sorotan DPRD Kalteng.

Kondisi tersebut dinilai memerlukan langkah pengendalian yang lebih menyeluruh agar stabilitas harga kebutuhan pokok dapat terjaga dan tidak membebani masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kalteng pada Mei 2026 mencapai 0,34 persen secara bulanan dan 4,56 persen secara tahunan.

Kenaikan harga beras, biaya transportasi, serta penyesuaian harga BBM non-subsidi disebut menjadi faktor utama yang memicu meningkatnya inflasi di daerah.

Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, mengatakan kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui program jangka pendek, tetapi juga harus dibarengi kebijakan yang mampu mengatasi persoalan mendasar.

“Berbagai program pengendalian yang telah dilakukan pemerintah patut diapresiasi, namun perlu ada penguatan agar hasilnya lebih maksimal. Inflasi yang tinggi menunjukkan masih ada sejumlah persoalan yang harus segera dibenahi,” katanya, Kamis (11/6/2026).

Ia menjelaskan, salah satu tantangan terbesar di Kalteng adalah tingginya biaya distribusi barang akibat luasnya wilayah dan masih adanya keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah.

Kondisi tersebut menyebabkan harga barang kebutuhan pokok menjadi lebih mahal ketika sampai ke tingkat konsumen.

Selain itu, ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah juga dinilai menjadi faktor yang memengaruhi kestabilan harga.

Ketika terjadi gangguan pasokan atau kenaikan harga di daerah pemasok, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat di Kalteng.

Karena itu, Nafsiah mendorong pemerintah untuk terus memperkuat sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pangan lokal.

Dengan produksi yang memadai, daerah akan memiliki kemampuan lebih baik dalam menjaga stabilitas harga.

“Ketahanan pangan harus menjadi perhatian utama. Semakin kuat produksi lokal, semakin kecil ketergantungan terhadap daerah lain dan risiko gejolak harga juga dapat ditekan,” ujarnya.

Data BPS menunjukkan inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kota Palangka Raya sebesar 0,70 persen, diikuti Sukamara 0,63 persen dan Sampit 0,42 persen. Sementara Kabupaten Kapuas mencatat deflasi sebesar 0,32 persen.

Menurut Nafsiah, perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi pengendalian inflasi perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Pemerintah daerah bersama TPID diharapkan dapat memetakan faktor penyebab inflasi secara lebih rinci sehingga kebijakan yang diambil menjadi lebih efektif.

DPRD Kalteng, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai program pengendalian inflasi yang dilaksanakan pemerintah.

Pemantauan pasar, evaluasi distribusi kebutuhan pokok, serta koordinasi dengan instansi terkait akan terus dilakukan guna memastikan langkah yang diambil berjalan sesuai tujuan.

Ia berharap seluruh pihak dapat memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan barang.

Dengan kolaborasi yang baik, inflasi dapat dikendalikan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlangsung secara sehat dan berkelanjutan.

“Pengendalian inflasi harus menjadi perhatian bersama karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Dengan langkah yang tepat dan berkesinambungan, kita optimistis stabilitas ekonomi daerah dapat terus terjaga,” tandasnya. (adv)

Jumlah Pengunjung 11