Bank Indonesia Perkuat Sinergi Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai

PALANGKA RAYA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi lintas instansi guna mengoptimalkan penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai (BSNT) di wilayah Kalimantan Tengah. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi, peningkatan literasi sistem pembayaran, serta edukasi kepada para pelaksana program dan penerima manfaat agar penyaluran bantuan sosial semakin efektif, tepat sasaran, dan transparan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar sebagai forum koordinasi untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi penyaluran bantuan sosial non-tunai sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.

FGD dipimpin langsung oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Satria Febrino. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi dalam mendukung keberhasilan program bantuan sosial yang dikelola pemerintah.

“Melalui forum koordinasi ini, kami ingin memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial memiliki pemahaman yang sama terhadap berbagai tantangan dan solusi yang diperlukan. Sinergi yang kuat menjadi kunci agar bantuan sosial dapat tersalurkan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Satria Febrino, Kamis (26/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah instansi strategis yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan BSNT. Di antaranya Dinas Sosial Kota Palangka Raya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palangka Raya, Bank Kalteng, PT Pos Indonesia, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta perwakilan Kementerian Sosial.

Dalam forum itu, peserta membahas berbagai isu strategis yang masih menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan sosial. Beberapa di antaranya menyangkut validitas data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kesiapan infrastruktur sistem pembayaran, kendala jaringan telekomunikasi di wilayah blank spot, perlindungan keamanan data pribadi, hingga penguatan interoperabilitas sistem antarinstansi.

Pembahasan tersebut dinilai penting karena keberhasilan program bantuan sosial tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga ditentukan oleh kualitas data penerima, kesiapan teknologi, serta koordinasi yang efektif antarinstansi pelaksana. Oleh sebab itu, seluruh peserta sepakat untuk terus meningkatkan kolaborasi dalam mendukung perbaikan sistem penyaluran bantuan sosial.

Sebagai tindak lanjut dari hasil FGD, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Sosialisasi dan Edukasi Program Bantuan Sosial Reguler Tahun 2026. Kegiatan tersebut dihadiri para pelaksana program bantuan sosial dan berbagai pemangku kepentingan terkait, serta melibatkan sekitar 100 penerima manfaat di Kota Palangka Raya.

Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai mekanisme penyaluran bantuan sosial non-tunai sekaligus peningkatan literasi sistem pembayaran digital. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas para pelaksana program serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat transaksi non-tunai dalam penyaluran bantuan sosial.

Bank Indonesia menilai penguatan tata kelola dan koordinasi menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih baik. Setiap instansi memiliki peran yang saling melengkapi, mulai dari pemutakhiran data penerima manfaat, penyediaan layanan sistem pembayaran, penguatan infrastruktur digital, hingga pelaksanaan edukasi kepada masyarakat.

Selain mendukung efektivitas penyaluran bantuan sosial, penguatan literasi sistem pembayaran digital juga menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan di masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan layanan keuangan digital, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan secara lebih mudah, aman, dan efisien.

Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, industri jasa keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung transformasi digital penyaluran bantuan sosial. Penguatan sistem pembayaran yang aman, inklusif, dan didukung koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyaluran BSNT sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Kalimantan Tengah. (Red/ADV)

Jumlah Pengunjung 32