![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik, menilai kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam melalui sistem satu pintu merupakan langkah pemerintah pusat untuk memperbaiki tata niaga sekaligus melindungi petani dari praktik permainan harga oleh tengkulak.
Menurut Sutik, kebijakan yang diarahkan melalui BUMN itu memiliki tujuan jangka panjang agar perdagangan komoditas strategis seperti sawit dan tambang lebih terkontrol, transparan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Kalau harga sawit anjlok tentu aturan pusat sangat dibutuhkan, karena memang maunya Presiden Prabowo itu bagus supaya tidak dipermainkan oleh tengkulak-tengkulak,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).
Ia menyampaikan hal tersebut sebagai respons atas keluhan petani sawit di sejumlah wilayah Kalteng yang mengeluhkan turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) dalam beberapa hari terakhir.
Sutik memahami kondisi petani saat ini cukup berat karena penurunan harga sawit terjadi bersamaan dengan naiknya harga pupuk, BBM, dan kebutuhan operasional perkebunan lainnya.
Meski demikian, ia meminta masyarakat melihat kebijakan tersebut dari sisi tujuan besarnya.
Menurut dia, pemerintah pusat tengah berupaya menciptakan sistem perdagangan yang lebih sehat agar harga komoditas tidak mudah dikendalikan oleh kelompok tertentu.
“Jadi saya sepakat aja program itu. Memang sekarang petani terasa berat karena bersamaan dengan kenaikan pupuk dan lain-lain. Tapi sebenarnya program ini bagus supaya tidak dipermainkan pengusaha,” katanya.
Selain sektor sawit, kebijakan serupa disebut juga akan diterapkan pada sektor pertambangan.
Sutik menilai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan ekspor sumber daya alam agar lebih tertib dan memberikan nilai tambah bagi negara.
Ia bahkan menegaskan dirinya sebagai pelaku usaha tambang tetap mendukung aturan tersebut dan siap mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.
“Bahkan saya walaupun pengusaha tambang, sekarang tambang tidak boleh keluar saya juga mengikuti. Nanti harus lewat BUMN dan menurut saya itu langkah yang baik,” tuturnya.
Di sisi lain, DPRD Kalteng berkomitmen mengawal aspirasi petani sawit agar persoalan anjloknya harga TBS tidak berlarut-larut.
Komisi II DPRD Kalteng berencana melakukan pembahasan lanjutan untuk mencari solusi terbaik bagi petani dan pelaku usaha di daerah.
Sutik berharap ada formulasi kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara penataan tata niaga nasional dan kesejahteraan petani di tingkat daerah.
“Mudah-mudahan habis lebaran nanti kami rapat lagi di komisi untuk mencari jalan terbaik supaya petani tidak sampai mengalami gejolak,” pungkasnya. (adv)
