![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
Prestasi ini menjadi raihan opini WTP ke-12 secara berturut-turut yang berhasil dicapai Kalteng, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah BPK RI, Slamet Kurniawan, dalam Rapat Paripurna DPRD Kalteng Ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Rabu (17/6/2026) malam.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi pemerintahan.
Selain itu, opini WTP juga mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, mengatakan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
“Setiap anggaran yang digunakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Opini WTP menjadi penyemangat bagi kita untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pembangunan,” kata Agustiar.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang baik harus selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Karena itu, Pemprov Kalteng akan terus mengoptimalkan penggunaan anggaran pada sektor-sektor prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut, Agustiar berharap seluruh perangkat daerah dapat mempertahankan semangat profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas, sehingga kualitas pelayanan publik terus meningkat dari tahun ke tahun.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, mengingatkan bahwa opini WTP merupakan capaian yang patut diapresiasi, namun tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri.
Menurutnya, masih diperlukan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pelaksanaan program pembangunan.
Ia menekankan pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI sebagai bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Rekomendasi dari BPK harus menjadi perhatian bersama. Tindak lanjut yang optimal akan membantu meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Slamet Kurniawan menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menilai sinergi antarperangkat daerah menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP ke-12 secara berturut-turut diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menjadi landasan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung pembangunan Kalteng yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (adv)
