![](https://penakalteng.com/wp-content/uploads/2026/05/PK__GEPENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam kegiatan yang digelar di Aula BPK Perwakilan Kalteng, belum lama ini.
LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Bidang Pemeriksaan Kalteng I, Subkhan Affandi, kepada Wakil Gubernur bersama Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong.
Pemeriksaan yang dilaksanakan BPK meliputi aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kehutanan atas kegiatan usaha pertambangan untuk Tahun Anggaran 2023 hingga triwulan III 2025 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan instansi terkait lainnya.
Selain itu, pemeriksaan juga mencakup kinerja operasional Bank Pembangunan Daerah pada periode 2023 sampai dengan Semester I Tahun 2025.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Wakil Gubernur, disampaikan apresiasi kepada jajaran BPK Perwakilan Kalteng atas pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah berjalan sesuai prinsip profesionalisme, independensi, dan objektivitas.
Wagub menegaskan bahwa LHP merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menilai hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi dasar evaluasi untuk memperkuat sistem pengendalian intern serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
“Kami meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah dan pihak terkait untuk segera menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi yang disampaikan, dengan penuh tanggung jawab dan sesuai batas waktu yang ditetapkan,” ujar Edy.
Menurutnya, tindak lanjut yang tepat dan terukur terhadap rekomendasi BPK akan berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal ini diharapkan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Tengah. (red/adv)
