HEADLINEKESEHATANNASIONAL

BPJS Kesehatan Hadirkan LANURI, Perluas Akses JKN Wilayah 3T Nasional

20
×

BPJS Kesehatan Hadirkan LANURI, Perluas Akses JKN Wilayah 3T Nasional

Sebarkan artikel ini

JAKARTA – BPJS Kesehatan resmi meluncurkan Program Layanan Ujung Negeri (LANURI) sebagai upaya memperluas akses layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Program ini mengoptimalkan layanan Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi (VIOLA) serta BPJS Keliling agar masyarakat di daerah dengan keterbatasan akses tetap memperoleh pelayanan administrasi kepesertaan JKN secara mudah dan cepat.

Peluncuran LANURI dilakukan bersamaan dengan penutupan Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan di Jakarta. Program tersebut dilaksanakan serentak di 558 titik kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dengan melibatkan 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan sebagai bentuk komitmen menghadirkan layanan yang semakin dekat dengan masyarakat.

Selama ini, BPJS Kesehatan terus berupaya mengatasi tantangan geografis yang menyebabkan sebagian masyarakat di wilayah 3T masih kesulitan mengakses layanan administrasi JKN. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah VIOLA, yakni kanal layanan berbasis video conference yang memungkinkan masyarakat berkomunikasi secara langsung dengan petugas BPJS Kesehatan untuk mengurus administrasi kepesertaan, memperoleh informasi, maupun menyampaikan pengaduan.

Dalam pelaksanaannya, layanan VIOLA diselenggarakan melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah, seperti fasilitas kesehatan, kantor desa, kelurahan, kecamatan, sekolah, hingga lokasi pelayanan publik lainnya. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 218.729 pemanfaatan layanan VIOLA. Lokasi penggunaan terbanyak berada di puskesmas, sedangkan jenis layanan yang paling sering dimanfaatkan adalah layanan informasi dan perubahan data Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Mayoritas pengguna berasal dari segmen peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwa pengembangan layanan digital tidak dapat sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena masih terdapat berbagai kendala, mulai dari keterbatasan jaringan komunikasi data, kondisi geografis, hingga rendahnya literasi digital masyarakat di sejumlah daerah.

“Optimalisasi VIOLA dan BPJS Keliling tersebut merupakan wujud implementasi Layanan Ujung Negeri (LANURI), salah satu dari Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan. Hari ini kita laksanakan LANURI serentak di 558 titik kabupaten/kota se-Indonesia, dengan melibatkan 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Dari ke-558 titik tersebut, sebanyak 179 titik menyediakan layanan BPJS Keliling, sementara di 379 titik lainnya menghadirkan layanan VIOLA. Harapan kami, LANURI dapat memudahkan akses layanan JKN bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau aksesnya terbatas karena kondisi geografis,” ujar Prihati Pujowaskito yang didampingi Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, Senin (13/07/2026).

Baca Juga  Anggota DPD RI Teras Narang Kunjungi OJK Kalimantan Tengah

Pada kesempatan yang sama, Prihati Pujowaskito mengungkapkan Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan telah mencapai realisasi sebesar 91,53 persen. Program tersebut terdiri atas empat Program Customer Centric dan empat Program Collaborative yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mendasar peserta JKN sekaligus memperluas sinergi pelayanan bersama berbagai pemangku kepentingan.

Ia menjelaskan sejumlah program utama yang telah berhasil dijalankan, di antaranya JKN 3T melalui kerja sama pemanfaatan kapal bantu rumah sakit dan pengiriman tenaga kesehatan ke wilayah terpencil, P-Care MBG yang memastikan petugas SPPG menjadi peserta JKN serta memantau kesehatan dan tumbuh kembang siswa penerima MBG, hingga Program Eliminasi Inefisiensi melalui penerapan intelligence claim untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan JKN sekaligus mencegah potensi fraud. Menurutnya, beberapa program lainnya masih terus berproses bersama para pemangku kepentingan terkait.

Dukungan terhadap pelaksanaan LANURI juga disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus. Ia mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan yang dinilai mampu mendekatkan pelayanan administrasi JKN kepada masyarakat di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan transportasi maupun infrastruktur digital.

“Kementerian Koperasi menyambut baik kolaborasi ini, mengingat jaringan Koperasi Desa Merah Putih memiliki jaringan yang tersebar hingga ke tingkat desa dan kecamatan di seluruh Indonesia, serta memiliki akses internet untuk mendukung penyelenggaraan VIOLA maupun BPJS Keliling. Kami akan mendorong jajaran pengurus koperasi di daerah 3T untuk mendukung pelaksanaan LANURI sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.

Baca Juga  Masyarakat Diimbau Jaga Kesehatan di Musim Hujan, Waspadai Penyakit

Apresiasi serupa disampaikan Kepala Pusat Kesehatan TNI, dr. Hadi Juanda. Menurutnya, pemerataan layanan kesehatan di Indonesia masih menjadi tantangan, terutama di wilayah 3T yang menghadapi keterbatasan akses, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Kehadiran LANURI diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut melalui kolaborasi lintas sektor.

“Jaringan pelayanan kesehatan TNI yang tersebar di seluruh negeri dapat dimanfaatkan untuk mendukung LANURI, misalnya mobilisasi personel di bidang kesehatan ke daerah terpencil, pemanfaatan fasilitas kesehatan TNI sebagai titik layanan tambahan, serta pengoperasian kapal rumah sakit yang bisa digunakan untuk layanan di pulau-pulau terpencil. Termasuk dengan mengerahkan sekitar 76.000 personel Babinsa yang tersebar di Indonesia,” ujarnya.

Melalui peluncuran LANURI dan optimalisasi hasil Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi, BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya menghadirkan layanan JKN yang semakin mudah dijangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sinergi bersama kementerian, TNI, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat pemerataan akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah 3T. (Red/ADV)

+ posts