REMBANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak perempuan Indonesia meneladani semangat perjuangan R.A. Kartini dalam memperkuat budaya integritas dan anti-fraud, khususnya di sektor publik dan jasa keuangan. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Inspiring Talkshow bertema “Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas” yang digelar di Pendopo Museum R.A. Kartini, Rembang, Jawa Tengah.
Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena menegaskan bahwa nilai-nilai perjuangan Kartini tetap relevan dalam konteks pembangunan saat ini, terutama dalam membangun karakter yang independen, berani berpikir kritis, serta menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab.
“Dalam birokrasi, sekitar 57 persen aparatur sipil negara adalah perempuan. Pada saat yang sama, sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan sekitar 80 persen korbannya adalah perempuan,” kata Sophia baru-baru ini.
Ia menjelaskan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam penguatan tata kelola, baik di sektor publik maupun jasa keuangan. Namun, peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan yang masih terjadi.
Menurut Sophia, perempuan memiliki kontribusi fundamental dalam membangun generasi berintegritas. Peran tersebut tercermin dari posisi perempuan sebagai pendidik pertama di keluarga, panutan dalam kehidupan sosial, hingga pengelola ekonomi rumah tangga.
Ia menambahkan, integritas perlu ditanamkan sejak dini, dimulai dari lingkungan keluarga sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter generasi penerus yang beretika dan bertanggung jawab.
Lebih lanjut, Sophia menekankan bahwa peran perempuan juga menjadi bagian penting dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya terkait penguatan sumber daya manusia, kesetaraan gender, serta reformasi tata kelola dan pemberantasan korupsi.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini, yang hadir secara daring, menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Dalam tata kelola pemerintahan modern, integritas dan independensi bukan sekadar nilai moral. Integritas merupakan fondasi dari kepercayaan publik,” ujar Rini baru-baru ini.
Ia menegaskan bahwa tanpa integritas, kebijakan yang baik dapat kehilangan legitimasi. Selain itu, tanpa kepercayaan publik, institusi negara akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan perannya secara efektif.
Rini juga menjelaskan bahwa pengelolaan konflik kepentingan menjadi salah satu pilar penting dalam membangun sistem integritas publik. Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2024 sebagai pedoman bagi aparatur negara dalam mengenali dan mengelola potensi konflik kepentingan secara transparan.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Amurwani Dwi Lestariningsih menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan di ruang publik, seperti diskriminasi, stereotip, dan hambatan struktural dalam meraih posisi strategis.
“Untuk mengatasi tantangan tersebut, perempuan perlu bersikap tegas dan jujur dalam meraih cita-cita, sambil tetap menjaga nilai etika dan integritas,” kata Amurwani.
Ia menambahkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam membangun fondasi keluarga, termasuk dalam menanamkan nilai-nilai integritas kepada generasi berikutnya secara berkelanjutan.
Kegiatan talkshow tersebut turut menghadirkan sejumlah tokoh perempuan inspiratif dari berbagai bidang, serta diikuti ratusan peserta secara langsung dan ribuan peserta secara daring dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, legislatif, industri jasa keuangan, akademisi, hingga mahasiswa.
Melalui kegiatan ini, OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola yang bersih dan berintegritas melalui berbagai inisiatif, termasuk penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, pengendalian gratifikasi, serta sinergi dengan berbagai lembaga dalam upaya pemberantasan korupsi.
Selain itu, OJK juga mendorong perempuan Indonesia untuk aktif berperan dalam membangun budaya anti-fraud, memahami larangan gratifikasi, serta memanfaatkan mekanisme pelaporan pelanggaran sebagai bagian dari upaya menciptakan sektor jasa keuangan yang sehat dan terpercaya.
Secara keseluruhan, semangat Kartini diharapkan tidak hanya menjadi simbol perjuangan emansipasi, tetapi juga menjadi inspirasi nyata bagi perempuan Indonesia dalam memperkuat integritas dan berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional. (Red/Adv)
