Komisi IV DPRD Kalteng Desak Pemerintah Pusat Naikkan Anggaran Jalan, Infrastruktur Daerah Kian Memprihatinkan
Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon.
PALANGKA RAYA – Kondisi jalan di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) semakin memprihatinkan.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, menilai persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, karena sebagian besar ruas jalan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menurut Lohing, keterbatasan anggaran dari pusat menjadi faktor utama lambatnya penanganan jalan rusak di Kalteng.
Ia menegaskan, jalan-jalan dengan status jalan negara berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Bina Marga, sedangkan di daerah pelaksanaannya dilakukan oleh Balai PUPR.
“Perlu dipahami bersama, jalan negara itu pembiayaannya sepenuhnya dari pusat. Jadi kalau anggaran yang dikucurkan menurun, otomatis berdampak pada lambatnya perbaikan di lapangan,” ujarnya, Senin (3/11/2025).
Ia menjelaskan, sebelumnya alokasi dana dari pusat untuk penanganan jalan di Kalteng bisa mencapai sekitar Rp1 triliun per tahun.
Namun, dalam dua tahun terakhir, jumlah itu menurun drastis hingga tidak sampai sepertiganya.
“Bayangkan, dengan wilayah Kalteng yang begitu luas dan ruas jalan negara yang ribuan kilometer panjangnya, tentu dana segitu sangat tidak mencukupi. Akibatnya, banyak titik jalan rusak yang tidak tertangani secara maksimal,” bebernya.
Lohing mengungkapkan, kondisi ini diperparah oleh faktor geografis Kalteng yang cukup berat, seperti tanah gambut, curah hujan tinggi, dan akses menuju daerah pedalaman yang sulit.
Semua itu membuat biaya pembangunan dan perawatan jalan di provinsi ini jauh lebih tinggi dibanding wilayah lain di Indonesia.
“Karena karakteristik wilayahnya berbeda, Kalteng memerlukan perhatian khusus dari pusat. Kalau alokasi anggaran malah dikurangi, bagaimana kita mau mengejar ketertinggalan infrastruktur?” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kalteng, lanjut Lohing, berencana berkoordinasi dengan Balai PUPR dan pemerintah provinsi untuk menyampaikan aspirasi ke Kementerian PUPR agar alokasi dana infrastruktur di Kalteng dapat ditingkatkan kembali.
“Kami akan sampaikan langsung agar ada evaluasi dari pusat. Jalan adalah urat nadi perekonomian masyarakat. Kalau aksesnya rusak, aktivitas warga terganggu, harga kebutuhan naik, dan ekonomi daerah pun ikut terdampak,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD Kalteng akan terus mengawal persoalan ini demi memastikan masyarakat, terutama di daerah pelosok, dapat menikmati akses jalan yang layak dan aman. (dam)
