DPRD Kalteng Terima Aspirasi Warga Sei Kayu, Lahan Terendam Lumpur dan CSR Kontraktor Dipertanyakan
Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Kalteng, Noor Fazariah Kamayanti.
PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah menerima aspirasi masyarakat Desa Sei Kayu, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, terkait dampak aktivitas operasional kontraktor yang dinilai menimbulkan kerugian bagi warga.
Sekitar 14 hektare lahan dilaporkan tenggelam di dalam lumpur dan hingga kini belum ada solusi konkret yang dirasakan masyarakat.
Anggota DPRD Kalteng sekaligus Juru Bicara Reses Daerah Pemilihan V, Noor Fazariah Kamayanti, mengatakan persoalan tersebut disampaikan warga saat pelaksanaan reses dan kemudian dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD Kalteng.
Selain kerusakan lahan, ia juga menyoroti minimnya sosialisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak kontraktor kepada masyarakat sekitar.
Menurut Noor Fazariah, kurangnya komunikasi membuat masyarakat tidak mengetahui secara jelas bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.
Akibatnya, ketika terjadi persoalan di lapangan, penyelesaiannya berjalan lambat dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan warga.
“Mengenai CSR, kontraktor seperti menganggap rumah sendiri dan tidak ada pengenalan atau sosialisasi. Akhirnya terjadi permasalahan, di mana ada 14 hektare lahan tenggelam di dalam lumpur,” ujarnya saat menyampaikan laporan hasil reses dalam rapat paripurna, belum lama ini.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut menyebabkan program CSR belum memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat terdampak.
Padahal, CSR diharapkan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan warga dan meminimalkan dampak sosial dari aktivitas perusahaan.
“Sehingga saat ini program CSR untuk masyarakat tidak ada gunanya sama sekali,” tambahnya.
Dalam laporan reses itu, Noor Fazariah juga menyoroti keterbatasan dana desa yang belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan sektor prioritas lainnya.
Dari total dana sekitar Rp890 juta, sebagian besar telah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, sehingga dana pembangunan fisik menjadi sangat terbatas.
“Dana yang masuk sekitar Rp890 juta sudah terbagi untuk koperasi merah putih dan kebutuhan lainnya. Untuk pembangunan fisik hanya tersisa sekitar Rp150 jutaan,” jelasnya.
Ia berharap adanya penambahan anggaran agar pembangunan desa dapat menyentuh sektor-sektor produktif yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, seperti pembangunan jalan, penguatan sektor pertanian dan peternakan, serta penerangan jalan.
“Jika anggaran bisa mencapai Rp1 miliar, dapat dialokasikan untuk pembangunan jalan sekitar 2 kilometer, bantuan bibit pertanian dan peternakan, serta penerangan jalan,” paparnya.
Sektor pendidikan juga menjadi perhatian DPRD Kalteng. Beberapa sekolah dilaporkan telah lama mengajukan proposal rehabilitasi, namun belum terealisasi hingga saat ini.
“Semoga semua proposal dapat terpenuhi, terutama pendidikan. Sudah bertahun-tahun sekolah mengajukan permohonan, tetapi belum ada perbaikan atau rehabilitasi,” pungkasnya. (dam)
