Delegasi Indonesia Paparkan Sistem Dana Pensiun Dalam Forum OECD

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya memperkuat sistem dana pensiun nasional agar selaras dengan praktik terbaik internasional serta mampu memberikan perlindungan optimal bagi para peserta.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, dalam kegiatan OECD Financial Markets Week yang berlangsung pada 2–5 Maret 2026 di kantor Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris, Prancis.

Dalam forum tersebut, Ogi memimpin delegasi Indonesia yang terdiri dari perwakilan OJK dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mengikuti sejumlah diskusi strategis mengenai perkembangan kebijakan sektor keuangan global.

Partisipasi Indonesia dalam forum tersebut merupakan bagian dari proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD. Saat ini Indonesia berstatus accession country dan menjadi negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang memperoleh status tersebut.

Keterlibatan aktif Indonesia dalam forum OECD dinilai penting dalam mendukung proses penilaian sekaligus memperkuat dialog kebijakan dengan negara-negara anggota organisasi tersebut.

Sebagai bagian dari proses tersebut, pada Rabu (4/3/2026) Ogi memaparkan hasil self-evaluation terhadap dua instrumen hukum OECD terkait sektor dana pensiun, yaitu Core Principles of Private Pension Regulation dan Good Design of Defined Contribution Pension Plans.

Dalam pemaparannya, Ogi menjelaskan berbagai aspek sistem dana pensiun nasional, termasuk struktur industri dana pensiun di Indonesia, kerangka regulasi dan pengawasan, penerapan tata kelola dan manajemen risiko, serta implementasi pengawasan berbasis risiko.

Indonesia juga mengidentifikasi beberapa area yang masih perlu diperkuat agar lebih selaras dengan standar OECD, antara lain pengembangan strategi investasi berbasis life-cycle, penguatan desain manfaat pensiun yang mendorong pembayaran berkala sebagai pendapatan pensiun, serta peningkatan cakupan kepesertaan program pensiun.

“OJK terus mendorong penguatan sistem dana pensiun nasional agar semakin selaras dengan praktik terbaik internasional. Langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan manfaat pensiun bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional,” ujar Ogi, baru-baru ini.

Selain menghadiri forum OECD Financial Markets Week, OJK juga berpartisipasi dalam pertemuan International Organisation of Pension Supervisors (IOPS). Saat ini OJK menjadi anggota Executive Committee organisasi tersebut.

Dalam rangkaian kegiatan yang sama juga berlangsung pertemuan gabungan antara IOPS dan OECD Working Party on Insurance and Pensions yang membahas berbagai isu kebijakan serta praktik pengawasan dana pensiun secara global.

Delegasi negara anggota OECD memberikan apresiasi terhadap paparan Indonesia serta menyambut baik pendekatan terbuka dalam memetakan kekuatan dan area penguatan sistem dana pensiun nasional.

Masukan dari OECD tersebut diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam penyempurnaan kebijakan serta penguatan sistem dana pensiun nasional sekaligus mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD. (Red/Adv)